JPPOS.ID - Medan - Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan. Kajian tersebut dinilai penting untuk mengukur dampak terhadap lalu lintas, kesiapan infrastruktur, serta potensi beban keuangan daerah dalam pengoperasian transportasi massal tersebut.
Permintaan itu disampaikan Lailatul Badri usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, DPRD pada prinsipnya mendukung pengembangan transportasi publik, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada perencanaan yang matang.
Lela menilai kondisi ruas jalan di Kota Medan berbeda dengan Jakarta sehingga penerapan jalur khusus BRT berpotensi mengurangi kapasitas jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur sebelum sistem transportasi tersebut dioperasikan secara penuh.
Selain itu, ia menyoroti skema pembiayaan proyek yang didukung Bank Dunia (World Bank). Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas bahwa pembiayaan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan, bukan hibah. Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menanggung biaya operasional BRT yang diperkirakan memerlukan subsidi.
Lela berharap Pemerintah Kota Medan menghitung secara cermat dampak fiskal jangka panjang proyek tersebut di tengah upaya efisiensi anggaran daerah. Ia juga mendorong pemerintah menyampaikan informasi secara transparan mengenai manfaat, risiko, dan dampak proyek kepada masyarakat, tanpa mengabaikan penyelesaian persoalan lain seperti penanganan banjir yang masih menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah Kota Medan. (JPP/RT)