JPPOS.ID - Medan - Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, mengingatkan agar proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah maupun masyarakat. Ia meminta pemerintah memastikan skema pembiayaan proyek berjalan transparan dan tidak mengganggu program pembangunan daerah lainnya.
Datuk juga menyoroti minimnya pelibatan DPRD Kota Medan dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek tersebut. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran seharusnya dilibatkan sejak tahap awal agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
"Kami berharap proyek PSN ini tidak membebani APBD Kota Medan. Yang menjadi pertanyaan, dalam proses perencanaan dan penganggaran DPRD Medan tidak pernah dilibatkan. Kami tidak pernah diundang dalam proses perencanaan atas kebijakan ini. Tahu-tahu proyek sudah masuk dan langsung dieksekusi. Ke depan tentu koordinasi dan komunikasi dengan DPRD harus lebih baik," ujar Datuk kepada wartawan di Medan, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan pihaknya mendukung pembangunan transportasi massal modern sebagai upaya meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak pembangunan, termasuk penebangan pohon di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur BRT.
Selain aspek lingkungan, Datuk juga meminta pemerintah mengantisipasi dampak proyek terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi kemacetan di sejumlah titik harus diatasi melalui rekayasa lalu lintas yang efektif selama proses pembangunan berlangsung.
Datuk menegaskan keberhasilan proyek BRT tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. (JPP/RT)