Daerah

LPA Sumut Soroti Dugaan Kekerasan Siswi SMPN 2 Panyabungan: Pemulihan Psikologis Anak Harus Menjadi Prioritas Utama

RE
Redaksi JPPOS
• • 3 menit baca
LPA Sumut Soroti Dugaan Kekerasan Siswi SMPN 2 Panyabungan: Pemulihan Psikologis Anak Harus Menjadi Prioritas Utama
Bagikan WA X FB

JPPOS.ID — Madina, Sumatera Utara
 
Dugaan kekerasan fisik dan verbal terhadap seorang siswi SMP Negeri 2 Panyabungan berinisial AR mendapat sorotan serius dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara. Ketua LPA Sumut, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap remeh, terlebih telah berdampak buruk pada kondisi psikologis korban.
 
Menurut Muniruddin, sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan justru menjadi lingkungan yang menimbulkan rasa takut, tertekan, serta meruntuhkan kepercayaan diri peserta didik.
 
"Apabila benar terjadi tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap seorang anak, tentu hal ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Anak memiliki hak mutlak mendapatkan perlindungan, penghormatan terhadap martabat, serta perlakuan yang layak di lingkungan pendidikan," ujar Muniruddin saat dimintai tanggapan, Kamis (19/11/2026).
 
Ia mengingatkan, pendidik memegang peran dan tanggung jawab besar dalam membina anak didik. Setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui pendekatan pendidikan yang humanis, bukan dengan tindakan yang berpotensi melukai fisik maupun psikologis anak.
 
Proses Harus Objektif, Kepentingan Anak di Utamakan
 
Muniruddin menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh dengan mendengarkan keterangan seluruh pihak terkait — korban, keluarga, guru yang bersangkutan, kepala sekolah, hingga saksi-saksi.
 
"Jangan sampai persoalan ini hanya dilihat dari sudut pandang orang dewasa. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi titik tolak utama. Kondisi psikologis korban wajib diperhatikan, termasuk memberikan pendampingan psikologis yang memadai apabila dibutuhkan," tegasnya.
 
Menyikapi kabar bahwa tekanan yang dialami korban berujung pada percobaan bunuh diri, Muniruddin meminta pihak berwenang dan tenaga profesional menindaklanjuti hal ini dengan sangat serius. "Keselamatan nyawa anak tidak boleh menunggu sampai keadaan menjadi lebih buruk. Seluruh pihak harus memastikan korban terlindungi dari tekanan maupun intimidasi selama proses berlangsung," ucapnya.
 
Penerapan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Dipertanyakan
 
Lebih jauh, LPA Sumut mempertanyakan konsistensi SMP Negeri 2 Panyabungan dalam menjalankan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
 
"Apakah sekolah telah benar-benar menerapkan mekanisme deteksi dini, kanal pengaduan yang mudah diakses, serta pendampingan psikologis sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut? Jangan sampai peraturan hanya tertulis di atas kertas tanpa implementasi nyata," tanya Muniruddin.
 
Ia menguraikan:
 
- Pasal 12 mewajibkan sekolah mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan menyediakan saluran pengaduan yang aman dan rahasia;
- Pasal 18 menegaskan tanggung jawab kepala sekolah dalam penanganan pelanggaran;
- Pasal 23 mengamanatkan penanganan pelanggaran harus mengutamakan perlindungan korban dari ancaman maupun kekerasan lebih lanjut.
 
Desakan Evaluasi dan Penanganan Berkeadilan
 
LPA Sumut mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di SMPN 2 Panyabungan, termasuk pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik.
 
Sebelumnya, Advokat Muhammad Sulaiman, S.H., juga telah mendesak pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. Terdapat perbedaan keterangan terkait ucapan yang diduga dilontarkan guru yang perlu diklarifikasi secara objektif.
 
LPA Sumut mengingatkan, penyelesaian kasus tidak boleh hanya berorientasi pada perdamaian sesaat, melainkan harus menjamin pemulihan psikologis korban dan jaminan keamanan bagi seluruh siswa di sekolah tersebut ke depannya.
 
"Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita semua — keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan harus menjadi ruang yang menumbuhkan harapan, bukan luka batin bagi seorang anak," tutup Muniruddin.
 
 📝 Sumber: Tim JPPOS.ID

Advertisement
RE

Ditulis oleh

Redaksi JPPOS

Rekomendasi Untuk Anda Sponsored

Cari Berita

Tekan Enter untuk mencari atau Escape untuk menutup