Mandailing Natal — Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menggelar Rapat Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan IV hingga akhir Desember 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Nasution, bersama Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Madina, Afrizal Nasution. Hadir pula seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta tim perencana dari masing-masing instansi se-Kabupaten Mandailing Natal.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Atika Azmi Nasution menegaskan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau deviasi pelaksanaan kegiatan hingga penutupan tahun anggaran 2026.
"Minggu depan Pak Sekda akan keluarkan jadwal untuk pengecekan langsung ke lapangan, guna memastikan apakah ada deviasi. Hari ini kita melihat datanya di atas kertas, minggu depan kita lihat langsung di lapangan — dari situlah nanti akan terlihat perbandingannya. Kita masih punya waktu hingga akhir tahun, dan kami sangat optimis pekerjaan yang masih berjalan sudah mencapai lebih dari 50 persen," ujar Wabup Atika.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rapat evaluasi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program pembangunan serta menyinkronkan data yang tercatat dalam sistem aplikasi dengan kondisi nyata di lapangan.
"Rapat ini adalah rapat internal rutin untuk melihat progres realisasi anggaran, yang mencakup aspek pendapatan maupun belanja. Kita evaluasi apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum. Tidak ada unsur pengkaburan hasil kinerja di sini. Mengingat kita telah memiliki Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), maka perlu dilakukan penyesuaian antara data yang ada di aplikasi dengan kondisi riil di lapangan. Semua dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan demi pencapaian target kinerja tahun ini," tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berkomitmen memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan administrasi maupun teknis hingga akhir tahun 2026.
(Juliani)