Mandailing Natal — Dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal kembali disorot terkait keterbukaan informasi keuangan sekolah. Pantauan awak media di sejumlah Satuan Pendidikan Dasar, Papan Transparansi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang memuat penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ternyata tidak terpajang atau bahkan tidak ada di lokasi yang mudah diakses masyarakat, Senin (09/11/2026).
Awak media kemudian mendatangi SDN 061 Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dan menemui Kepala Sekolah, Nurhakimah. Ketika ditanya keberadaan papan informasi penggunaan anggaran serta diminta menunjukkan salinan dokumen ARKAS, jawaban yang disampaikan justru memicu pertanyaan baru.
"Papan informasi penggunaan anggaran kami saat ini tidak terlihat karena belakangan ini kami baru selesai membersihkan ruangan, jadi belum terpasang. Soal salinan ARKAS yang diminta, kami punya batasan, Bu. Kami tidak pernah memberikannya ke media. Kami juga punya atasan dan tim yang memeriksa langsung soal anggaran sekolah kami, yakni Inspektorat dan Dinas Pendidikan. Jika mereka yang meminta, kami berikan. Tapi kalau diminta media, kami tak bisa memberikannya," ujar Nurhakimah.
Penolakan dengan alasan "ada batasan" tersebut ternyata tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Berikut penjelasan lengkapnya.
📜 Sekolah Negeri Adalah Badan Publik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekolah negeri berstatus sebagai Badan Publik. Artinya, seluruh pengelolaan dana publik — termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang tercatat dalam ARKAS — merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan bukan informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia.
Apa yang Sebenarnya Boleh Ditahan?
Memang ada kategori Informasi yang Dikecualikan dalam UU KIP, namun dokumen anggaran seperti ARKAS atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak termasuk di dalamnya.
Jika terdapat data yang bersifat pribadi dalam dokumen tersebut — seperti nomor rekening pribadi, data siswa yang sensitif, atau nomor telepon — pihak sekolah cukup menyensor bagian tersebut dengan metode penutupan atau pembluran. Menolak memberikan akses secara keseluruhan dengan dalih "batasan" adalah kekeliruan pemahaman terhadap aturan.
📋 Aturan Khusus Dana BOSP
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah melalui Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP menegaskan bahwa sekolah wajib mempublikasikan rekapitulasi realisasi penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat yang mudah diakses masyarakat. Dokumen pengelolaan dana secara tegas dinyatakan dapat diakses oleh publik, termasuk awak media, sebagai bentuk pengawasan bersama untuk mencegah penyimpangan.
📰 Hak Awak Media
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi demi kepentingan publik. Menolak memberikan akses informasi yang bersifat publik justru memicu dugaan penutupan hal-hal yang seharusnya transparan.
💡 Perbedaan: "Melihat" vs "Membawa Pulang Salinan"
Sering terjadi kesalahpahaman di lapangan. Berikut perbedaannya:
Kategori Akses Ketentuan Melihat & Mengonfirmasi Awak media berhak langsung melihat papan informasi, memeriksa data yang dipajang, dan mengonfirmasi isinya tanpa prosedur rumit Meminta Salinan Sesuai standar PPID Kemendikdasmen, pemohon diminta mengajukan surat permohonan resmi disertai identitas diri (KTP/Kartu Pers). Sekolah wajib memprosesnya dalam jangka waktu yang ditentukan
⚠️ Sanksi Jika Menolak Tanpa Dasar Hukum
Pihak sekolah yang sengaja menutup-nutupi informasi publik dapat dikenakan sanksi:
- Sanksi Pidana (UU KIP Pasal 52): Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda sesuai ketentuan - Sanksi Administratif ASN: Dapat dilaporkan ke Dinas Pendidikan atas pelanggaran disiplin dan asas keterbukaan, yang dapat berujung pada teguran tertulis hingga pencopotan jabatan
Pusat Informasi Rumah Pendidikan / JPPOS.ID akan terus memantau keterbukaan informasi anggaran sekolah di Kabupaten Mandailing Natal dan daerah lainnya. Semua pihak berharap pengelolaan dana pendidikan benar-benar terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.
