jppos.id, Jakarta - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan hoaks, pencemaran nama baik, doxing, hingga melakukan pembunuhan karakter terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ke Mabes Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan pengaduan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI, Midul Makati, SH, MH, bersama jajaran LBH GPI di Mabes Polri. Langkah itu diambil menyusul maraknya narasi dan informasi yang dinilai menyerang pribadi Sufmi Dasco Ahmad dalam hampir sepekan terakhir.
Midul mengatakan, penyebaran informasi yang dipersoalkan terjadi melalui sejumlah platform media sosial, di antaranya Instagram, Facebook, dan Twitter. Pihaknya menilai informasi tersebut mengandung unsur berita bohong, pencemaran nama baik, doxing, serta pembunuhan karakter.
"Kami mewakili Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam melaporkan beberapa oknum yang menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik, doxing, dan pembunuhan karakter terhadap wakil pimpinan DPR RI sekaligus tokoh bangsa, Prof. Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad," ujar Midul kepada wartawan.
Dia menegaskan, laporan tersebut merupakan bentuk kepedulian GPI terhadap maraknya penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya di ruang digital.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dari informasi yang berpotensi menyesatkan dan memicu perpecahan.
Perwakilan LBH GPI lainnya menyampaikan bahwa laporan pengaduan tersebut telah diterima Divisi Humas Mabes Polri. Pihaknya juga telah memperoleh nomor pengaduan dan dijadwalkan mendapatkan konfirmasi tindak lanjut pada Senin mendatang.
"Kami sudah menyampaikan laporan pengaduan di Divisi Humas Mabes Polri. Alhamdulillah, sudah diterima dan kami mendapatkan nomor pengaduan. Insyaallah hari Senin besok kami akan dikonfirmasi apakah laporan ini akan ditindaklanjuti ke proses penyelidikan hingga penyidikan," ungkapnya.
Dia juga menekankan bahwa upaya menjaga ruang publik dari penyebaran hoaks bukan semata-mata menjadi tanggung jawab organisasi masyarakat, melainkan seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers.
Menurutnya, penyebaran tuduhan tanpa didukung data dan fakta yang jelas berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik serta mengganggu persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terkait identitas pihak yang dilaporkan, LBH GPI belum bersedia mengungkapkan nama-nama akun maupun pihak yang diduga terlibat. Namun, mereka memastikan telah mengidentifikasi sejumlah akun media sosial yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut.
Pihaknya berencana menyerahkan bukti tambahan, kelengkapan berkas, serta identitas akun yang diduga terlibat pada Senin mendatang.
LBH GPI menyebut akun-akun yang menjadi perhatian tersebut merupakan akun riil.
Sekretaris Direktur LBH GPI, Nofi Manabani, turut hadir dalam penyampaian laporan tersebut. GPI berharap pengaduan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ridwan