JPPOS .ID || SUMUT LABURA - 18 Nopember 2026, Aktivitas CV Sianipar Putera Mandiri (CV SPM) dan keberadaan Kelompok Tani Mitra Damai menjadi sorotan. Dugaan pengelolaan lahan di Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan, hingga wilayah Rokan Hilir, Riau, memunculkan pertanyaan mengenai legalitas dan status kawasan yang dikelola.
Informasi yang perlu ditelusuri menyebutkan bahwa lokasi-lokasi tersebut diduga masih berada dalam satu hamparan kawasan hutan. Jika benar, perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap batas kawasan, status lahan, serta dasar hukum aktivitas perkebunan yang berlangsung.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah kegiatan lapangan KSO Agrinas pada 26 September 2026 di kawasan hutan produksi eks konsesi PT Sinar Belantara Indah (PT SBI) disebut diwarnai Kuat dugaan pemblokiran jalan, intimidasi, hingga ancaman fisik.
Publik mempertanyakan apa hubungan CV SPM dengan Kelompok Tani Mitra Damai dan apa dasar hukum pengelolaan lahan di kedua wilayah tersebut.
Masyarakat memohon agar CV.SPM Diminta Buka Legalitas Keberdaan kegiatan yang menimbulkan pertanyaan legalitas tersebut.
CV.SPM perlu memberikan penjelasan terbuka :
1. Apa hubungan CV SPM dengan Kelompok Tani Mitra Damai....?
2. Apa dasar hukum pengelolaan lahan di Sei Meranti dan Rokan Hilir...?
3. Apakah kedua lokasi tersebut benar berada dalam satu hamparan kawasan hutan.. ?
4. Berapa luas lahan yang dikelola dan bagaimana status perizinannya....?
5. Apa penjelasan perusahaan terkait dugaan penghalangan kegiatan KSO Agrinas pada 26 September 2026....?
Pemerintah Daerah, instansi kehutanan, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh agar status kawasan dan legalitas aktivitas setiap pihak menjadi jelas dan transparan.
CV. SPM dan Kelompok Tani Mitra Damai diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Publik menunggu keterbukaan : siapa yang sebenarnya mengelola lahan tersebut, atas dasar hukum apa, dan bagaimana legalitasnya jika lokasi yang dipersoalkan ternyata berada dalam satu hamparan kawasan hutan....? Terang warga
Sampai berita ini di terbitkan Pihak PJ Kades Meranti bersama Penghulu belum ada Keterangan sebagai Pemerintah yang di duga Mengetahui, 5 poin yang menjadi pokok permasalahan .demi keterbukaan informasi publik.
( Tim Redaksi )