jppos.id.sulbar. Selasa 30 Desember 2025 Mamasa Liliasti merupakan salah satu tenaga honorer yang telah mengabdikan diri sejak tahun 2005, jauh sebelum Kabupaten Mamasa ditetapkan sebagai daerah otonom definitif. Berasal dari Dusun Lombok, wilayah terpencil dengan jarak sekitar tujuh kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Mamasa, ia tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten dalam mendukung pelayanan publik.
Selama kurang lebih sembilan belas tahun masa pengabdian, Liliasti menjalani peran sebagai tenaga honorer di tengah dinamika pergantian kepemimpinan daerah. Kendati belum memperoleh kepastian status kepegawaian dalam kurun waktu yang panjang, komitmen dan loyalitas tetap dijaga sebagai wujud tanggung jawab terhadap institusi dan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Pemerintah Kabupaten Mamasa secara bertahap melakukan penataan dan penertiban status tenaga non–Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kebijakan tersebut, Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lama dinantikan akhirnya terwujud.
Momentum ini dirasakan secara kolektif oleh 4.617 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang kini memperoleh pengakuan formal atas pengabdian dan kontribusinya. Capaian ini tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan aparatur.
- Pemerintah Kabupaten Mamasa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, pemerintah daerah berharap peningkatan kapasitas, disiplin, dan kinerja aparatur dapat terus ditingkatkan seiring dengan kebijakan nasional dan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Kisah pengabdian Liliasti, bersama ribuan tenaga honorer lainnya, menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari keberpihakan terhadap sumber daya manusia yang selama ini menjadi penggerak utama pelayanan kepada masyarakat. (Herman Pawan)
