jppos.id.sulbar. Mamasa 22 Oktober 2025 – Proyek pembangunan di UPTD SMK Negeri 1 Sesena Padang yang bersumber dari anggaran APBN tahun 2025 dengan nilai lebih dari Rp1 miliar lebih kembali menuai sorotan. Proyek tersebut hingga kini belum rampung, dan pelaksanaannya dinilai masih jauh dari transparansi serta tidak sepenuhnya sesuai perencanaan.
Ketua Komisi Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (KPK) Sigap, P. Simson, menyampaikan bahwa hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kejanggalan. Di antaranya, dasar pekerjaan tidak ditemukan di lokasi, rincian bangunan tidak jelas dan tidak terperinci, serta pagu anggaran setiap bangunan tidak dijelaskan secara transparan.
Simson juga menyoroti bahwa proyek ini tidak memberdayakan masyarakat setempat, karena tenaga kerja yang digunakan justru berasal dari luar daerah.
> “Kami mengingatkan agar semua pekerjaan dilaksanakan sesuai bestek. Jangan hanya fokus menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas P. Simson, Ketua KPK Sigap.
Selain itu, Simson mempertanyakan kinerja pengawasan BPKP, yang menurut informasi dari kepala sekolah, telah turun bersama Dinas Pendidikan untuk memeriksa proyek tersebut. Namun, hasil di lapangan masih menunjukkan banyak hal yang belum sesuai dengan rencana.
Saat wartawan mencoba mengonfirmasi hal ini, kepala sekolah UPTD SMK Negeri 1 SesenaPadang hanya memberikan tanggapan singkat.
> “Maaf Pak, saya sibuk, sampai di sini dulu balasan saya,” tulis kepala sekolah dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu, 22 Oktober 2025.
Simson menegaskan, meski KPK Sigap belum melakukan pemeriksaan langsung, pihaknya akan terus memantau dan mengawal jalannya proyek tersebut, mengingat penggunaan dana APBN harus berdampak nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat sekitar.
> “Kami akan terus memantau agar pekerjaan ini benar-benar selesai sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara,” tutup Simson.(Herman.P)
