JPPOS.ID - Medan - Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menyayangkan tidak diterbitkannya rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait rencana kunjungan Wali Kota Medan bersama pimpinan DPRD Kota Medan ke Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok, dalam rangka kerja sama sister city. Akibatnya, kunjungan yang dijadwalkan berlangsung pada 13–16 Mei 2026 batal dilaksanakan.
Menurut Wong, kunjungan tersebut merupakan undangan resmi dari Pemerintah Kota Chengdu untuk menghadiri kegiatan terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sekaligus memperkuat kerja sama sister city yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Kerja sama kedua kota selama ini meliputi bidang budaya, pendidikan, ekonomi, pariwisata, pemerintahan, pertukaran pelajar, hingga pameran budaya.
"Kunjungan tersebut juga bertujuan mempelajari penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik karena persoalan kebersihan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan," ujar Wong Chun Sen kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, permohonan keikutsertaan delegasi telah diajukan melalui Pemerintah Kota Medan dan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh rekomendasi sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, hingga jadwal keberangkatan, rekomendasi tersebut tidak diterbitkan. Ia juga menegaskan seluruh biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung Pemerintah Kota Chengdu sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.
Wong menilai batalnya kunjungan tersebut membuat Pemerintah Kota Chengdu kecewa karena delegasi Kota Medan tidak dapat memenuhi undangan resmi yang telah disampaikan. Ia menambahkan, pihak Kedutaan Besar juga telah menyampaikan pentingnya kehadiran delegasi Kota Medan dalam agenda tersebut.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Wong Chun Sen. Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansyah Harahap, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, namun keduanya belum memberikan respons. (JPP/RT)