JPPOS.ID - Medan - Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Drs. Godfried Effendy Lubis menyoroti minimnya serapan anggaran triwulan III 2026 di Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Ia menduga rendahnya realisasi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berkaitan dengan keterbatasan arus kas Pemko Medan, meski dugaan tersebut dibantah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan.
Godfried mengatakan dugaan tersebut muncul setelah mencermati kondisi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menurutnya hingga September 2026 baru sekitar 30 persen dari total Rp310 miliar, atau sekitar Rp90 miliar.
"Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena terbukti kucuran DBH dari Pemprovsu hingga saat ini hanya 30 persen. Apalagi sumber PAD dari OPD Pemko Medan yang mungkin belum terkumpul," ujar Godfried kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/9/2026).
Menurut Godfried, rendahnya serapan anggaran juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap program Dinas Pariwisata. Ia menilai pengelolaan wisata sejarah dan kuliner, khususnya di kawasan Kesawan, masih perlu ditingkatkan.
Godfried turut meminta Pemko Medan mempertahankan identitas budaya Kota Medan sebagai Kota Melayu Deli. Menurutnya, ornamen Melayu perlu diperkuat pada bangunan milik pemerintah maupun sejumlah titik masuk Kota Medan.
Sementara itu, Plt Kepala BKAD Kota Medan Suluh Aulia Harahap membantah anggapan bahwa kas Pemko Medan dalam kondisi kosong. Ia memastikan kondisi kas daerah masih aman dan justru mendorong seluruh OPD segera merealisasikan program serta anggaran yang telah dialokasikan. (JPP/RT)