JPPOS.ID - Medan - Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dan meminta setiap kenaikan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Medan 2026, Senin (14/9/2026).
Fraksi Hanura-PKB mencatat pendapatan daerah dalam rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan Rp7,13 triliun, naik 5,05 persen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp6,79 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 5,59 persen dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun, sementara pendapatan transfer meningkat 21,20 persen dari Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun.
Lailatul meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan sektor PAD yang mengalami penurunan paling signifikan serta strategi mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Fraksi juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan pajak dan retribusi serta meminta digitalisasi pemungutan benar-benar menutup celah kebocoran tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha. Di sisi belanja, Fraksi Hanura-PKB mencatat anggaran daerah naik 12,03 persen menjadi Rp7,73 triliun dari sekitar Rp6,90 triliun.
Salah satu kenaikan yang disorot adalah anggaran Dinas SDABMBK yang meningkat 23,12 persen dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun. Lailatul mempertanyakan apakah tambahan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, khususnya penanganan banjir dan infrastruktur, atau sekadar untuk mengejar penyerapan anggaran.
Lailatul menegaskan seluruh tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 harus diuji berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat. Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti kenaikan anggaran BPBD sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar dan meminta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir, termasuk memastikan armada dan personel evakuasi siap digunakan. (JPP/RT)