JPPOS.ID - Medan – Komisi 4 DPRD Kota Medan meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan memprioritaskan penanganan banjir dan genangan air yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Normalisasi sungai dan drainase dinilai perlu menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat memimpin rapat evaluasi triwulan II bersama Dinas SDABMBK Kota Medan di ruang komisi gedung dewan, Senin (21/9/2026).
Dalam rapat itu, Paul didampingi anggota Komisi 4, di antaranya Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P Napitupulu dan Lailatul Badri. Hadir pula Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi bersama Kabid Sumber Daya Air Hardi Sibarani dan sejumlah staf.
Paul mengatakan persoalan banjir dan genangan merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Menurutnya, hujan dengan intensitas relatif singkat saja masih dapat menyebabkan banjir di sejumlah titik, bahkan air masuk ke rumah warga dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia meminta normalisasi dilakukan terhadap sungai dan parit, termasuk memastikan saluran drainase yang menggunakan U-Ditch tetap berfungsi optimal. Sedimen dan material yang menghambat aliran air harus dibersihkan secara rutin agar kapasitas saluran tetap terjaga.
Menurut Paul, penanganan banjir harus dirancang secara bertahap mulai sekarang hingga beberapa tahun ke depan dengan target yang terukur. Dinas SDABMBK juga diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi mengatakan pihaknya akan menjadikan saran Komisi 4 sebagai bahan kajian teknis. Untuk 2027, Dinas SDABMBK menargetkan proses pengerjaan dan lelang proyek dapat dimulai lebih awal, sekitar Februari, termasuk pemasangan U-Ditch. (JPP/RT)