JPPOS.ID - Medan - Komisi IV DPRD Kota Medan menyayangkan ketidakhadiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik retribusi parkir di Kawasan Industri Medan (KIM), Senin (20/7/2026).
RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Afri Rizky Lubis itu sedianya membahas dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dan karcis masuk kawasan KIM.
Rizky Lubis mengatakan ketidakhadiran Dishub membuat Komisi IV belum mendapatkan penjelasan mengenai persoalan yang dipertanyakan. Ia meminta Inspektorat Kota Medan yang hadir dalam RDP tersebut mengingatkan OPD agar mematuhi undangan resmi DPRD. Menurut Rizky, Komisi IV membutuhkan penjelasan terkait dugaan kebocoran PAD dari retribusi parkir maupun karcis masuk kawasan PT KIM.
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak juga mempertanyakan tidak adanya kutipan retribusi masuk untuk kawasan KIM yang berada di wilayah administrasi Kota Medan, sementara KIM 2 yang berada di wilayah Deli Serdang disebut tetap melakukan kutipan.
Dalam RDP, perwakilan PT KIM menjelaskan perbedaan kutipan antara KIM 1 dan KIM 2 berkaitan dengan kesiapan sistem digital. Menurutnya, KIM 2 di Deli Serdang telah siap menerapkan sistem tersebut, sedangkan KIM 1 memiliki kawasan yang lebih terbuka dengan banyak akses keluar-masuk.
Komisi IV DPRD Medan selanjutnya meminta agar RDP lanjutan menghadirkan jajaran direksi PT KIM yang berkompeten dan memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar perwakilan. (JPP/RT)