JPPOS.ID – LABUHANBATU SELATAN – Mencuat dugaan serius praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penempatan dan pemertahanan jabatan Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah elemen masyarakat dan aparatur sipil negara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum untuk segera menindak dan mengusut tuntas kasus yang disebut berjalan "lewat meja tanpa laci" alias terang-terangan ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, sejumlah ASN yang enggan disebutkan namanya mengaku diminta menyetorkan sejumlah uang sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan atau tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nilai yang diminta bervariasi, berkisar antara Rp160.000 hingga Rp200.000 per siswa, dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat dalam aplikasi Dapodik sekolah masing-masing.
Praktik ini dinilai sangat mencoreng prinsip meritokrasi serta berpotensi melanggar aturan hukum dan keadilan dalam pengelolaan kepegawaian negara.
Tokoh Masyarakat dan Sumber Internal Bersuara
Tokoh pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan, M. Hasibuan, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait keluhan yang diterimanya dari para pendidik.
"Kami menerima luhan beberapa kepala sekolah yang diminta menyetor hingga Rp180 ribu per siswa. Mereka merasa sangat tertekan, namun terpaksa menuruti karena takut kehilangan jabatan," ungkapnya saat ditemui, Minggu (2/6/2025).
Hasibuan menduga permintaan tersebut berasal dari pihak yang memiliki kewenangan atau pengaruh besar, namun belum dapat menyebut identitasnya demi kebutuhan verifikasi fakta.
Keprihatinan serupa datang dari wilayah Kecamatan Silangkitang. Seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku harus mencari pinjaman demi memenuhi tuntutan tersebut.
"Kami sudah lama menjabat, tentu malu jika tiba-tiba turun jabatan. Akhirnya terpaksa meminjam ke sana-sini hanya untuk mempertahankan amanah ini," keluhnya.
Tanggapan Berbagai Pihak Terkait
Terkait isu ini, JPPOS.ID telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak berwenang:
- Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Kombes Hutapea (5/6/2025): "Sampaikan saja laporan resmi ke Polres setempat terlebih dahulu, Pak," jawabnya singkat. - Kepala Subbag Humas Polda Sumut, Kombes Ferry (5/6/2025): "Setiap instansi memiliki saluran pengawasan internal maupun eksternal. Jika ada permasalahan, selesaikan dulu melalui mekanisme internal instansi. Jika belum tuntas, baru dilanjutkan ke jalur hukum," jelasnya. - Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan, H. Romandon Nasution (15/6/2025): "Jika sudah ada bukti yang kuat, segera laporkan ke Tipikor Polres maupun Kejaksaan. Kami di DPRD siap mengawal prosesnya agar berjalan adil dan transparan." - Inspektur 1 Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, M. Agung (15/6/2025): "Saat ini belum bisa kami berikan tanggapan resmi karena belum menerima informasi secara utuh. Kami akan konsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan," ujarnya.
Publik Desak Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Masyarakat luas berharap aparat penegak hukum segera bertindak cepat dan menyelidiki dugaan ini secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden RI untuk memberantas segala bentuk pungli dan korupsi demi reformasi birokrasi yang bersih.
Publik pun mempertanyakan efektivitas pengawasan jika praktik semacam ini masih berjalan terang-terangan di lingkungan pendidikan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang merasa dirugikan atau disebut dalam berita ini. Tim investigasi masih terus menelusuri fakta lengkap terkait peristiwa ini.
