JPPOS.ID | PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Drs. H. Ria Norsan., M.M., M.H. Mengikuti secara virtual launching dan sosialisasi buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 dengan judul Dua Dekade Reformasi Potret Capaian Dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi. Selasa (24/11/2020) di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar.
Buku IDI yang dilaunching oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.
Dalam sambutannya Menko Polhukam RI mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak bisa dilepaskan dari reformasi politik tahun 1998, khususnya reformasi dibidang politik. Pada Tahun 2008 IDI diinisiasi oleh BAPPENAS untuk membantu perencanaan pembangunan politik yang kemudian dimandatkan kepada Kemenko Polhukam untuk mengkoordinasikannya sejak tahun 2010 sampai sekarang.
IDI sendiri adalah pengukuran kondisi demokrasi di provinsi, baik dari sisi sistem mekanisme dan prosedur lainnya yang disebut prosedur demokrasi maupun persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan dan perilaku demokratif.
Dikatakannya, secara spesifik aspek-aspek demokrasi yang diukur di dalam IDI terdiri dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator yang diukur sejak IDI pertama kali yakni IDI 2009, angka ini kemudian dibagi dalam kategori kualitas capaian yaitu 60 ke bawah itu buruk 60 sampai 80 itu sedang dan 80 ke atas itu baik.
Dari hasil pengukuran IDI 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020, capaian indeks nasional pada tahun 2019 ada 74,92 ini berarti mengalami peningkatan sebesar 2,53 poin dibandingkan capaian IDI di tahun 2018 hanya mencapai 72,39. Angka ini merupakan capaian indeks tertinggi selama setiap tahun sehingga capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia masih dalam kategori sedang.
IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks dimana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar disemua aspek, hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi di Indonesia.
“Saya berharap hasil IDI tahun 2019 ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengupayakan program pembangunan politik dan demokrasi,” harap Menko Polhukam RI.
Disamping itu usai mengikuti kegiatan Launching Buku IDI secara virtual Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan.,M.M., M.H. mengatakan, kegiatan Launching Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ini terselenggara dalam rangka dua dekade demokrasi kepemimpinan Bapak Joko Widodo.
“Saya Berharap kedepannya buku IDI ini bisa kita baca dan kita ambil manfaatnya dan apa yang baik bisa kita terapkan untuk daerah Kalbar,” harap Drs. H. Ria Norsan., M.M., M.H. (Tyo)
Apimprov Kalbar
