JPPOS.ID – Medan – Setelah bertahun-tahun mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akhirnya Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., C.A., CSFA kepada Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. dan Ketua DPRD Medan, Hasyim, S.E., Kamis (27/5) petang di aula kantor BPK RI Perwakilan Sumut.
Acara diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut, Wali Kota, dan Ketua DPRD Medan ini. Turut hadir dalam acara itu antara lain Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, T. Ahmad Sofyan, Plt. Inspektur Kota Medan, Laksamana Putra, S.H., M.S.P.
Kepala Perwakilan BPK Sumut mengatakan, opini WTP terhadap LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ini telah sesuai syarat serta ketentuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Sumut selama kurun waktu yang ditentukan.
Eydu menyatakan, Pemko Medan telah menunjukkan kepatuhan dan upaya perbaikan atas permasalahan-permasalahan. Maka, lanjutnya, BPK mencatat tidak ada lagi permasalahan signifikan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2020.
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengungkapkan rasa syukurnya atas opini WTP yang diberikan BPK terhadap LKPD Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 ini. Menurut Wali Kota, ini sebuah prestasi juga amanah serta tanggung jawab, karena itu euforia harus dihindari.
Wali Kota juga mengatakan, Pemko Medan akan berupaya dengan keras untuk meningkatkan kinerja dan mengikuti peraturanperundangan. Karena itu, Wali Kota senantiasa mengharapkan masukan dan saran dari BPK serta pengawasan dari DPRD Medan. (JPP/RT)
