JPPOS.ID - Medan - Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan berbasis data.
Hal itu disampaikannya saat membuka penilaian wawancara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Tim Penilai Badan (TPB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo yang digelar secara virtual, Kamis (17/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, jajaran perangkat daerah, Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, serta tim pembina statistik sektoral BPS Kota Medan.
Dalam sambutannya, Zakiyuddin mengapresiasi pelaksanaan EPSS yang dinilainya tidak hanya menjadi instrumen untuk mengukur kepatuhan terhadap regulasi statistik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, implementasi Satu Data Kota Medan menjadi salah satu prioritas strategis Pemko Medan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Medan. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data terus membina seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu.
Menurut Zakiyuddin, berbagai langkah tersebut telah membuahkan hasil positif. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan meningkat dari 2,20 pada 2023 menjadi 2,94 pada 2024 dengan kategori baik, sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Capaian itu merupakan hasil sinergi Diskominfo sebagai wali data, Bappeda selaku Ketua Forum Satu Data, serta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, yakni Dinas Kesehatan dan DP3APMP2KB Kota Medan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia mengatakan EPSS merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan informasi secara objektif selama proses evaluasi sehingga mampu menghasilkan statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan. (JPP/RT)