JPPOS.ID - Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mempercepat penanganan pascabencana dengan mengupayakan pembangunan 97 unit hunian tetap (Huntap) bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait dengan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI Arif Hidayat, di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas tindak lanjut pengalihan status hunian sementara (Huntara) menjadi pembangunan 97 unit Huntap bagi korban bencana, sekaligus rencana usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) Tahun Anggaran 2027.
BNPB menekankan bahwa spesifikasi teknis pembangunan rumah contoh harus mengacu pada inventor yang memiliki lisensi resmi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diminta segera menyampaikan e-proposal agar proses verifikasi lapangan dan pengusulan anggaran kepada Kementerian Keuangan dapat segera dilakukan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Tapanuli Utara menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Perkim-LH) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk mempercepat validasi data kepemilikan dan kesiapan lahan masyarakat.
Selain itu, kedua perangkat daerah diminta segera menyusun perencanaan teknis secara matang agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terdampak bencana dapat direalisasikan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. (JPP/RT)