JPPOS.ID | PONTIANAK – Penyelengaraan Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi 2018 – 2023 dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M, M.H, dan diikuti oleh Organisasi Perangkat daerah (OPD), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Forkopimda, Instansi Vertikal, Lembaga Akademisi dan Forum Kemasyarakatan lainnya secara Virtual di ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Rabu (9/9/2020).
Pada pengantarnya, Gubernur Kalbar menyampaikan beberapa target terkait pencapaian dalam visi misi pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 ada 11 indikator utama yang menjadi indikator kinerja utama yaitu Indeks Infrastruktur, Indeks Reformasi, Nilai SAKIP, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Desa Mandiri, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Konflik Sosial dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
“Dari 11 Indikator tersebut terdapat empat indikator makro pembangunan yang mengalami perubahan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Angka kemiskinan yang belum mendapat perhatian khusus kita bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 Pemprov mentargetkan sebesar 5,35 % dan hal ini tidak mungkin tercapai, sedangkan rilis Badan Statistik Pemprov Kalbar untuk triwulan kedua hanya -3,4 % walaupun masih dibawah nasional tapi ini mengkhawatirkan kemudian akan disesuaikan antara -2,5 % sampai -3 % untuk tahun 2022 akan menyesuaikan dan menselaraskan dengan masukan-masukan. Sedangkan, akhir tahun masa RPJMD target semula 6,5 % akan disesuaikan hanya mencapai 4 % dan belum optimis dapat mencapainya karena kondisi pandemi sekarang ini. Terkait target Gini Rasio 0,32 % dan akan mengalami penyesuaian menjadi 0,328 – 0,327 untuk tahun depan target semula 0,30 akan disesuaikan menjadi 0,326 sampai 0,324 dan tahun 2022 target semula 0,328 disesuaikan menjadi 0,323 sampai dengan 0,321 dan pada tahun akhir RPJMD target antara 0,321 hingga 0,318.
Selanjut disampaikanya, target tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 semula 3,63 % berubah menjadi antara 5,09 % sampai 4,58 %, untuk tahun depan sebesar 3,47 % berubah menjadi 4,49 % sampai 5,27 % kemudian untuk tahun 2022 target semula 3,26 % berubah menjadi 5,32 % sampai 4,495 %. Target terakhir yang mengalami perubahan adalah angka kemiskinan dengan target pada tahun ini sebesar 6,43 berubah menjadi 7,48 % sampai 7,45% dan di akhir tahun RPJMD ini perkiraan menjadi 7,30 % sampai 7,03 %.
“Target-target tersebut tentunya harus didukung dan disesuaikan dengan kapabilitas daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan patut disyukuri bahwa berdasarkan data yang ada pendapatan asli daerah pengaruhnya tidak sampai 10 % dan capaian target desa mandiri awalnya 87 dan sekarang bisa mencapai 214,” ungkap Gubernur Kalimantan Barat.
“Perubahan RPJMD adanya beberapa perubahan beberapa ketentuan yang dikarenakan pandemi sehingga target-target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan harus diubah karena pemerintahan pemprov masih 3 tahun RPJMD masih boleh diubah, target ini menyesuaikan dengan pendapatan, pertumbuhan sebagainya dan Pemprov Kalbar optimis sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi tidak minus, mudah-mudahan bisa tercapai dan tentu dasarnya pendapatan kalau pendapatan di APBD induk 6,3 % dan diturunkan menjadi 6,2 % dan sampai hari ini pendapatan masih sesuai prediksi,” tegas Gubernur Sutarmidji.
Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. (*)
HumasProv
