JPPOS.ID - Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas capaian dua penghargaan nasional menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30.
Apresiasi tersebut disampaikan Rico Waas usai membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam upacara peringatan Hari Otda ke-30 di halaman Kantor Wali Kota Medan, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang dibangun secara konsisten. Karena itu, seluruh jajaran diminta mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan fokus utama pada pelayanan kepada masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, Pemko Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Services Transformation serta terbaik kedua kategori Creative Financing dari 154 kabupaten/kota se-Sumatera.
Penghargaan transformasi digital diberikan atas keberhasilan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk implementasi Smarttax dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong transparansi dan efisiensi layanan publik.
Sementara itu, penghargaan Creative Financing mencerminkan kemampuan Pemko Medan dalam mengelola pembiayaan alternatif, seperti penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga membacakan amanat Mendagri yang menekankan bahwa peringatan Hari Otda menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini mencerminkan komitmen mengelola kemandirian daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mendagri juga menyoroti pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah. Selama tiga dekade otonomi daerah, ketidaksinkronan program dinilai masih menjadi tantangan yang berdampak pada tumpang tindih kegiatan dan rendahnya efektivitas pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran. Digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah dinilai menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Rico Waas menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam birokrasi merupakan kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan efisien. (JPP/RT)