Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buru menyoroti fenomena yang kian berkembang di kalangan insan pers di daerah tersebut, di mana sejumlah oknum wartawan diketahui merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPC AWI Kabupaten Buru, Malik Masuku, kepada awak media, Jumat (20/11/2026).
Menurut Malik, praktik rangkap jabatan ini berpotensi mencederai profesionalisme sekaligus meruntuhkan independensi pers apabila tidak dijalankan dengan pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prinsip jurnalistik.
"Seorang wartawan wajib menjaga marwah profesi pers. Jangan sampai aktivitas atau jabatan di organisasi lain justru memengaruhi independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik," tegas Malik.
Ia menegaskan, setiap wartawan wajib menjaga integritas dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Hal ini mutlak diperlukan agar setiap pemberitaan yang disajikan tetap objektif, akurat, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu, Malik juga mengingatkan agar para insan pers senantiasa memperhatikan imbauan dan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Pers terkait batasan dan kode etik profesi, khususnya yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan akibat keterlibatan dalam organisasi di luar lingkup pers.
"Pers memikul tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan publik harus terus dijaga melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak berpihak," ujarnya.
Malik berharap seluruh insan pers di Kabupaten Buru dapat lebih memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik dengan menjadikan independensi sebagai prinsip utama dalam setiap liputan. Ia juga mengajak seluruh organisasi pers dan pihak terkait untuk bersinergi memperkuat pembinaan dan pengawasan bersama demi menjaga kredibilitas profesi pers di Kabupaten Buru.(Red)