DELI SERDANG | JPPOS. Sebuah gudang berpagar hijau yang berada di kawasan pergudangan ujung Jalan Veteran Pasar IX, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan serius. Gudang tersebut diduga dijadikan lokasi aktivitas pemindahan atau pengoplosan gas LPG 3 Kg bersubsidi yang harus segera ditelusuri aparat penegak hukum (APH).
Gudang yang berada di sekitar simpang kawasan pergudangan tersebut disebut-sebut milik seorang pria berinisial Zay. Berdasarkan informasi yang dihimpun JPPOS, pria tersebut dikabarkan telah cukup lama berkecimpung dalam bisnis perdagangan gas LPG.
Namun, persoalan yang menjadi sorotan bukan sekadar aktivitas perdagangan LPG, melainkan dugaan praktik pemindahan isi gas LPG 3 Kg bersubsidi dari satu tabung ke tabung lainnya. Jika dugaan tersebut benar, aparat harus mengusut tuntas sumber pasokan LPG, proses pemindahan isi gas, tujuan distribusi, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
Dugaan pengoplosan LPG bersubsidi bukan persoalan sepele. LPG 3 Kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Apabila disalahgunakan untuk kepentingan bisnis ilegal, praktik tersebut berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Belum lagi risiko keselamatan akibat pemindahan gas yang tidak sesuai prosedur dan standar keamanan, yang dapat memicu kebocoran, kebakaran, hingga ledakan.
Ironisnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas yang diduga telah berlangsung cukup lama tersebut belum terlihat mendapat penindakan terbuka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah aparat terkait belum mengetahui aktivitas tersebut, belum melakukan pemeriksaan, atau sudah mengetahui tetapi belum mengambil tindakan tegas?
ISU BEKING APH, KAPOLDA SUMUT DIMINTA TURUN TANGAN!
Lebih Lanjut lagi, beredar informasi mengenai dugaan adanya oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang memberikan perlindungan atau menjadi beking terhadap aktivitas tersebut. Informasi ini harus ditelusuri secara serius agar tidak menjadi isu liar tanpa kejelasan.
Kapolda Sumatera Utara diminta turun tangan dan memerintahkan jajaran terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Jika tidak benar, perlu ada klarifikasi. Namun, apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat, tindakan tegas harus diberikan tanpa pandang bulu.
Polres Deli Serdang juga didesak segera turun ke lokasi, melakukan pemeriksaan terhadap gudang berpagar hijau tersebut, mengusut pemilik maupun pengelolanya, serta memeriksa para pekerja yang diduga terlibat. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup dan unsur pidananya terpenuhi, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Jangan sampai aktivitas yang diduga melanggar hukum justru terus berjalan seolah-olah kebal hukum. Aparat jangan hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi harus proaktif melakukan penyelidikan, terlebih jika aktivitas tersebut berpotensi menyalahgunakan barang bersubsidi dan mengancam keselamatan lingkungan sekitar.
DASAR HUKUM
Dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG bersubsidi dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerapan pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur pelanggaran.
Sementara itu, wartawan JPPOS telah berupaya mendatangi lokasi untuk meminta konfirmasi mengenai dugaan aktivitas pemindahan atau pengoplosan LPG 3 Kg bersubsidi tersebut.
Namun, upaya konfirmasi belum berhasil dilakukan pada Kamis (05/11/2026) siang. Dengan demikian, pihak pengelola gudang masih diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi demi keberimbangan pemberitaan.
Hingga berita ini diterbitkan, JPPOS belum memperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola gudang maupun aparat penegak hukum mengenai dugaan aktivitas pengoplosan LPG bersubsidi tersebut, termasuk informasi terkait dugaan keterlibatan oknum APH. (TIM - JPPOS)