Jakarta — Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan rangkaian kebijakan ekonomi baru yang dirancang khusus untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM di tanah air. Paket kebijakan ini mencakup berbagai aspek mulai dari relaksasi fiskal hingga program digitalisasi UMKM.
Relaksasi Pajak untuk UMKM
Menteri Keuangan menegaskan bahwa tarif pajak final bagi UMKM akan diturunkan dari 0,5% menjadi 0,3% untuk tahun pajak 2026-2027. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban pajak pelaku usaha kecil sehingga mereka bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan usaha.
"Kami berharap dengan penurunan tarif ini, UMKM bisa lebih fokus pada inovasi dan ekspansi pasar," ujar Menteri Keuangan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (18/4/2026).
Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Program Digitalisasi UMKM
Selain relaksasi pajak, pemerintah juga meluncurkan program digitalisasi UMKM yang bertujuan mengakselerasi adopsi teknologi digital di kalangan pelaku usaha kecil. Program ini mencakup pelatihan digital marketing, pendampingan dalam pembuatan toko online, serta subsidi untuk penggunaan platform pembayaran digital.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini baru sekitar 22% dari total 66 juta UMKM di Indonesia yang telah terdigitalisasi. Dengan program ini, pemerintah menargetkan angka tersebut bisa meningkat menjadi 40% pada akhir 2027.
Akses Permodalan yang Lebih Mudah
Pemerintah juga berkolaborasi dengan perbankan nasional untuk menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Plafon KUR akan ditingkatkan dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 miliar, dengan tenor yang bisa mencapai 10 tahun.
Langkah ini diharapkan bisa membuka akses permodalan yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.