JPPOS.ID || BENGKULU SELUMA – Pemerintah Desa Talang Kebun, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, mengeluhkan ketiadaan bidan desa yang dinilai berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepala Desa Talang Kebun, Salaludin, mengatakan keberadaan bidan desa sangat dibutuhkan karena fasilitas kesehatan berada cukup jauh dari desa. Menurutnya, selama ini bidan desa tidak hanya menangani persalinan, tetapi juga menjadi tempat pertama masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Kalau ada warga sakit, biasanya langsung ke bidan desa. Di sini bidan desa fungsinya hampir sama seperti dokter umum karena akses pelayanan kesehatan cukup jauh," kata Salaludin, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, Desa Talang Kebun tidak lagi memiliki bidan desa setelah tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di desa tersebut lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 dan ditempatkan di wilayah lain.
Pemerintah desa sebenarnya telah berupaya menganggarkan honor untuk bidan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena terkendala regulasi.
Menurut Salaludin, hasil evaluasi APBDes menunjukkan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat bidan desa secara mandiri. Di sisi lain, kebijakan penghapusan sejumlah tenaga honorer juga membuat solusi tersebut semakin sulit diwujudkan.
"Sampai sekarang belum ada titik temu. Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah agar desa-desa yang membutuhkan bisa kembali memiliki bidan desa," ujarnya.
Ketiadaan bidan desa, lanjut Salaludin, telah menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan terpaksa keluar desa dengan akses jalan yang cukup sulit.
Saat ini pelayanan kesehatan di Desa Talang Kebun hanya mengandalkan petugas kesehatan dari puskesmas yang datang saat kegiatan posyandu, yakni sekitar satu kali dalam sebulan.
Salaludin mengaku telah berkoordinasi dengan pihak puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Namun, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan menjadi kendala dalam penempatan petugas secara tetap di desa.
Selain berdampak pada pelayanan kesehatan umum, ketiadaan bidan desa juga disebut berpengaruh terhadap upaya pencegahan stunting.
Data pemerintah desa menunjukkan jumlah kasus stunting di Desa Talang Kebun meningkat dari enam anak pada tahun sebelumnya menjadi sembilan anak pada tahun 2026.
"Kasus stunting meningkat dari enam menjadi sembilan anak. Salah satu kendalanya karena tidak ada bidan desa yang bisa melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan ibu dan anak," ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah desa tetap berupaya menekan angka stunting melalui berbagai program, termasuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan pelaksanaan rembuk stunting yang dijadwalkan pada 23 Juni mendatang.
Salaludin berharap Pemerintah Kabupaten Seluma dapat segera mencarikan solusi agar desa-desa yang berada jauh dari fasilitas kesehatan memperoleh tenaga bidan yang bertugas secara tetap.
"Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada desa-desa yang berada di wilayah dalam dan jauh dari fasilitas kesehatan," tutupnya.
Heno.