JPPOS.ID, PULAU BURU, MALUKU – Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Buru, IPDA Jaya Permana, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hasil audit terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Dana Desa Waegeren, Kecamatan Lolonguba. Berkas tersebut dikirimkan secara resmi oleh Inspektorat Kabupaten Buru dan kini sedang dalam proses penanganan oleh tim penyidik.
Hal ini disampaikan IPDA Jaya Permana saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, yang beralamat di Jalan Pandopo Nomor 1, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, pada Senin (25/5/2026).
Menurut penjelasannya, dokumen hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Buru tersebut secara resmi telah diterima oleh Unit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Buru pada bulan Februari 2026 lalu. Hingga saat ini, kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan pendalaman data serta bukti-bukti oleh tim penyidik.
“Berkas LHP dari Inspektorat sudah kami terima sejak Februari lalu, dan saat ini masih dalam tahap pendalaman serta pengumpulan keterangan. Sejauh ini, pihak yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik adalah Bendahara Desa dengan inisial SM dan Sekretaris Desa setempat. Sedangkan untuk Kepala Desa Waegeren berinisial NS, belum dipanggil karena kami masih memerlukan pendalaman lebih lanjut terkait dokumen dan administrasi yang ada,” ungkap IPDA Jaya Permana.
Sementara itu, warga masyarakat Desa Waegeren berinisial TL ditemui usai memberikan keterangan di kantor Polres Buru pada hari yang sama. Secara tegas, ia dan warga lainnya meminta agar aparat penegak hukum segera memproses kasus ini hingga tuntas. Dugaan adanya laporan pertanggungjawaban fiktif dan penandaan harga atau mark-up anggaran yang diduga mencapai nilai miliaran rupiah menjadi sorotan utama warga.
“Kami berharap pihak kepolisian yang menangani kas ini segera menindaklanjuti dan memproses semua dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di desa kami sampai selesai dan jelas hasilnya. Hukum itu berlaku sama untuk semua orang, tidak mengenal jabatan, kedudukan, maupun latar belakang, serta tidak boleh memandang bulu. Kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum wajib ditegakkan demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat,” tegas TL.
Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Waegeren ini kini menjadi perhatian publik yang cukup luas di Kabupaten Buru. Berbagai kalangan masyarakat terus mengawasi perkembangan penanganan kasus ini dan menanti langkah hukum selanjutnya dari pihak kepolisian, guna memastikan keadilan benar-benar terwujud dan hak rakyat atas pengelolaan dana pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.
