jppos.id.sulbar. Mamasa Senin 20 Oktober 2025.- Proyek Revitalisasi SDN 001 Mamasa Senilai Rp 2,24 Miliar Terpantau Tanpa Pengawasan, Lembaga Pengawal Tegaskan Dukungan terhadap Komitmen Bupati Mamasa
Mamasa, Jumat 17 Oktober 2025 — Proyek revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Mamasa yang bersumber dari program pembangunan sarana dan prasarana (P2SP) dengan bantuan pemerintah sebesar Rp 2.246.108.858, terpantau berjalan tanpa pengawasan langsung di lapangan.
Dari hasil pemantauan di lokasi, kegiatan pembangunan memang masih berlangsung, namun tidak terlihat adanya pengawas maupun penanggung jawab proyek. Selain itu, tidak ditemukan gambar bestek (gambar kerja) yang menjadi acuan teknis pelaksanaan pekerjaan.
Beberapa pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak memiliki salinan gambar bestek.
> “Kami tidak pegang gambar, mungkin ada di atas sama kepala sekolah, Pak,” ujar salah seorang pekerja.
Mereka juga menyebutkan bahwa pengiriman material sempat terlambat, sehingga pekerjaan beberapa kali tertunda dan mereka menunggu instruksi lanjutan dari penanggung jawab proyek.
Sebelumnya, saat acara peletakan batu pertama proyek revitalisasi SDN 001 Mamasa, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menegaskan agar setiap pelaksanaan proyek dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan bersama.
> “Pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Semua pihak, termasuk masyarakat, media, dan lembaga pengawasan, harus turut mengawasi agar hasilnya maksimal dan bermanfaat bagi pendidikan,” tegas Bupati.
Menindaklanjuti hal itu, pada Jumat (17/10) pukul 13.51 WITA, Ketua LPKPK Kabupaten Mamasa bersama Ketua LI-BAPAN dan Ketua LPRI turun langsung ke lokasi SDN 001 Mamasa. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap komitmen Bupati Mamasa dalam memastikan keberhasilan program pembangunan pemerintah.
> “Kehadiran kami di lapangan adalah wujud dukungan terhadap keseriusan Bupati Mamasa untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan baik. Kami berjuang keras agar Kabupaten Mamasa bisa maju sejajar dengan daerah lain di Indonesia,” ujar Ketua LPKPK Kabupaten Mamasa.
Ketiga pimpinan lembaga tersebut juga menegaskan bahwa pengawasan harus diperketat dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari lembaga, media, hingga warga, agar hasil pembangunan sesuai harapan.
> “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi bagian dari tanggung jawab Lembaga Pengawal Kebijakan dan Keadilan (LP.KPK). Pengawasan yang kuat akan mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan hasil yang memuaskan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun tim pelaksana P2SP SDN 001 Mamasa belum memberikan keterangan resmi terkait absennya pengawas di lapangan, keterlambatan material, serta tidak tersedianya gambar bestek.
Program revitalisasi P2SP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kabupaten Mamasa, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. (Herman.P)
