Humbahas || Jurnal Polisi Pos – Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Junita R. Marbun, S.H., M.A.P., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes dan P2KB), serta Dinas Sosial (Dinsos), pada Selasa (25/3/2025).
Kunjungan ini diterima langsung oleh kepala OPD masing-masing beserta staf, dengan agenda utama membahas prioritas kerja yang harus segera dilaksanakan.
Digitalisasi dan Smart City di Diskominfo
Saat berkunjung ke Diskominfo, Wakil Bupati menekankan pentingnya digitalisasi di semua OPD agar layanan publik lebih terintegrasi.
“Kalau sebelumnya kita mengenal Work From Home (WFH), sekarang kita harus siap dengan Work From Anywhere (WFA). Artinya, dengan digitalisasi, ASN bisa bekerja lebih fleksibel dan produktif dari mana saja,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengharapkan Diskominfo menjadi pusat digitalisasi di Humbahas, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Namun, dalam diskusi, terungkap beberapa kendala dalam penerapan Smart City, terutama terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di tiap OPD.
“Banyak aplikasi layanan sudah diluncurkan, tetapi belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan bagi ASN harus terus dilakukan agar program digitalisasi bisa berjalan efektif,” tambahnya.
Pelayanan Kesehatan di Dinkes dan P2KB
Dalam kunjungannya ke Dinas Kesehatan dan P2KB, Wakil Bupati membahas pelayanan kesehatan masyarakat serta ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Humbahas.
Saat ini, Humbahas memiliki 1 rumah sakit (RSUD) dan 12 Unit UPTD Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Dari jumlah tersebut, tiga puskesmas sudah melayani rawat inap, yaitu:
✅ Puskesmas Pakkat
✅ Puskesmas Parlilitan
✅ Puskesmas Baktiraja
Namun, masih ada kekurangan tenaga medis, khususnya dokter gigi, di beberapa puskesmas seperti Baktiraja, Parlilitan, dan Paranginan.
Wakil Bupati menekankan bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas utama.
“Kita tidak mungkin meningkatkan kualitas SDM jika kesehatan masyarakat masih bermasalah. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus bekerja lebih serius dan ikhlas dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan stunting, yang harus ditangani secara serius hingga mencapai angka nol. Selain itu, program Keluarga Berencana (KB) juga harus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
Penyaluran Bansos di Dinsos Harus Tepat Sasaran
Setelah dari Dinkes, Wakil Bupati melanjutkan kunkernya ke Dinas Sosial (Dinsos), yang diterima langsung oleh Kadis Sosial, Frans Judika Pasaribu, beserta staf.
Dalam pertemuan ini, ia menekankan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program bantuan lainnya.
“Bantuan sosial harus cepat dan tepat sasaran. Data penerima harus selalu diperbarui agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendataan harus dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi bantuan.
Pewarta: Tonga Sihite
Editor : AR
