Jurnalpolisipos.id||Kolonodale(Morut) – Melihat kondisi Morowali Utara saat ini, maka tidak ada cara lain kecuali bergerak bersama, berinovasi dan meningkatkan kreativitas untuk mengejar ketinggalan di berbagai sektor.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Morowali Utara (Morut), H. Djira K. SPd, MPd, saat membuka Workshop Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Hotel Bougenville Kolonodale, Selasa – (25/05/2021).
“Kita semua tahu bagaimana kondisi Morut saat ini. Banyak masalah termasuk kondisi Birokrasi. Oleh karena itu, kita butuh lompatan drastis, lompatan untuk memperbaiki semua ini,” tegas Wabup.
Untuk itu, ia memohon maaf jika ada pejabat atau ASN yang merasa terganggu dari kenyamanannya selama ini. Sudah pasti gerak cepat ini akan mengubah pola dan kebiasaan lama yang cenderung kurang kreatif.
Sebagai contoh, Wabup menambahkan, seorang pejabat birokrasi saat ini mungkin akan selalu ditelepon oleh Bupati, Wabup, ataupun masyarakat biasa. Ini sudah konsekwensi dari jabatan sebagai abdi masyarakat.
“Mohon maaf, saya ingatkan, kalau perlu HP harus aktif selama 24 jam, jangan dimatikan. Kita ini Abdi Negara dan masyarakat,” kata Wabup Djira.
Ia menegaskan, Morut sangat membutuhkan aparat yang memiliki komitmen yang kuat, inovatif dan kreatif. Makanya, orang yang sudah terbiasa kerja santai, mungkin saja merasa tidak nyaman dengan perubahan pola kerja ini.
Ketua Panitia Workshop Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab Morut, Ririn Rudi Astutik, SH menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Morut dapat menyusun Anjab/ABK sesuai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Workshop ini diikuti 80 peserta terdiri dari Kasubag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang membidangi kepegawaian dan operator di lingkungan Pemkab Morut. (Ale)
©Media Center Delis & Djira
#mcDIA2021
Rls.(Ute/Ardiawan JPPos Morut)
