JPPOS.ID_Jakarta — Ketua Umum Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah DKI Jakarta Periode 2020-2023 di Gedung IPKN DKI Jakarta, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (26/10/20).
Acara Pelantikan Pengurus Wilayah IPKN Wilayah DKI Jakarta dihadiri Wagub DKI Jakarta Ir.A. Riza Patria dan seluruh Pengurus IPKN Wilayah DKI Jakarta.
Dalam sambutannya Wagub A.Riza Patria menyampaikan selamat kepada Ketua BPK Perwakilan DKI Aryo Wibowo dan pengurus lainnya, atas nama Pemprov DKI Jakarta saya mengucapkan selamat kepada Pengurus IPKN DKI Jakarta Periode 2020-2023 yang dilantik, selanjutnya dengan pelantikan ini saya pesan dan harapan diantaranya IPKN merupakan Profesi Pemeriksa Keuangan Negara yang telah diresmikan pada 20 Februari 2020 di Jakarta, dan Pembentukan ini oleh BPK bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi Pemeriksa Keuangan Negara untuk kepentingan bangsa dan negara,”jelasnya.
Ia melanjutkan inilah terbentuk para personil potensi yang telah diakui yang kemudian ditetapkan dengan adanya kemampuan suatu gelar profesi dibawah BPK,”lanjutnya.
Kiprah BPK Profesi Pemeriksa Keuangan yang tidak diragukan lagi, karena prestasinya sudah mendunia, BPK dapat terpilih menjadi Eksternal Auditor Internasional Maritime Organization (IMO) yang menggungguli Itali dan Inggris yang bersaing secara ketat sebagai kandidat Eksternal Auditor IMO pada periode 2020-2023 pada Sidang IMO di Inggris,”paparnya.
Peran IPKN sangat besar, jelasnya terutama di wilayah lain atau daerah mengingat fungsi dan tugas Auditor semakin besar sehingga perlu diimbangi potensi yang seimbang, pengurus IPKN di daerah merupakan penggerak utama dari organisasi IPKN, sebagai alat kelengkapan IPKN dapat melaksanakan kegiatan di daerah, dan diharapkan mampu mengembangkan visi dan.misi IPKN,”tambahnya.
Visi IPKN menjadi organisasi profesional terdepan dalam membentuk Pemeriksa yang profesional untuk.memajukan bangsa dan negara, sedangkan Misi IPKN antara lain meningkatkan profesionalisme dan peran Pemeriksa sebagai agen perubahan guna mewujudkan tata kelola yang baik, menjembatani latar belakang Pemeriksa untuk.menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi seimbang dan selaeas, menjembatani antara lembaga keuangan negara dengan institusi BPK dengan organisasi profesi lainnya,”katanya.
Di wilayah DKI Jakarta Tugas IPKN bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang akuntabel di wilayah Jakarta, harus mampu menjalin kerjasama terutama Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya untuk menyamakan persepsi dan sinergi untuk transparansi akuntabilitas keuangan yang lebih baik.
Pemda DKI Jakarta selalu komitmen dengan keuangan yang akuntabel dan Pemda DKI Jakarta telah mendapat Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ) sebanyak 3 kali, di tahun 2017,2018,dan 2019, Opini WTP hasil komitmen Pemprov DKI Jakarta yakni keseriusan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai, pengungkapkan laporan keuangan yang memadai, mematuhi ketetapan pada UU,”pungkasnya. (Effendi).
