Jppos ID Bengkulu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu akan melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2023.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mendukung dilakukannya evaluasi ini, menurutnya hal ini sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
Karena untuk mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu semuanya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik.”Kita sangat mendukung sekali, karena ada kemungkinan adanya kekurang tepatan perencanaan untuk mencapai out-put nya maka nanti akan di review, akan dibenahi oleh BPKP.
Juga dari sisi penggaran, misalnya tidak tepat atau terlalu besar biaya programnya maka akan dibenari oleh BPKP,” jelas Hamka Sabri pada Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023, di Ruang Rapat :antai III Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (6/2).
Disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan, bahwa pengawasan ini bertujuan agar program-program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas dan ukuran kinerja target yang ditetapkan.
Termasuk dengan pengelolaan anggaran guna menunjang program yang telah ditetapkan.Beberapa permasalahan yang ditemui oleh BPKP adalah ketidakjelasan tujuan serta target yang ingin dicapai, sehingga tidak ada tolak ukur apakah program tersebut berhasil atau tidak.”Kenapa harus dilakukan evaluasi anggaran, karena anggaran semakin terbatas, tuntutan masyarakat semakin kompleks, kita tidak bisa lagi seperti juragan, kita sudah harus melayani masyarakat.
Penyerapan anggaran tinggi, tetapi hasil yang dirasakan masyarakat tidak optimal,” papar Rusdy.
Ditambahkan Rusdy bahwa Provinsi Bengkulu merupakan salah satu pemerintahan daerah yang kooperatif dan mau mendukung evaluasi perencanaan, sekaligus menindak lanjuti hasil yang diberikan oleh BPKP.”Provinsi satu, lalu ada dua kabupaten/kota, ada Bengkulu Tengah, lalu Kepahiang, ya kita berharap komitmen dari kepala daerah dan OPD nya untuk menindaklanjuti hasil ini,” jelas Rusdy.
Heno.
