JPPOS.ID || BENGKULU – Terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dikalangan petani provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu 14 April 2025, akan memanggil seluruh manajemen pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah provinsi Bengkulu, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dikeluhkan petani di sejumlah kabupaten.
M Rizon Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, dengan anjloknya harga TBS dan hal ini berdasarkan keluhan masyarakat petani sawit provinsi Bengkulu dan hal ini sangat jauh dari harga penetapan yang ditetapkan pemerintah provinsi Bengkulu, adapun harga ketetapan yang ditetapkan provinsi sebesar Rp3.140 ditingkat pabrik.
Namun sangat disesalkan kenyataannya pihak perusahaan yang melakukan pembelian tandan buah segar TBS sawit pihak pabrik diduga melakukan penetapan harga sepihak, dan pembelian tandan buah segar TBS jauh dari harga penetapan yang ditetapkan pemerintah provinsi Bengkulu.
“Contohnya di PT. Sumindo, Bengkulu Utara, harganya Rp2.840. Itu masih termasuk tinggi dibanding pabrik lain, khususnya di Mukomuko, yang hanya membeli di kisaran Rp2.600 sampai Rp2.700,” ujar Rizon saat diwawancarai di kantornya, Kamis, 10 April 2025.
Perbedaan harga yang cukup mencolok antar kabupaten ini menjadi perhatian serius Pemprov Bengkulu, pihaknya mempertanyakan alasan di balik disparitas harga tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kualitas rendemen buah dari petani.
“Kalau memang rendemen jadi alasan, kenapa harga baru sekarang turun? Harusnya dari dulu juga rendah. Maka ini akan kita bahas secara serius,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Bengkulu akan menggelar pertemuan bersama seluruh manajemen PKS, para kepala dinas kabupaten/kota penghasil sawit, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Senin, 14 April 2025. Dalam pertemuan itu, pemerintah akan mengevaluasi harga TBS yang berlaku serta meminta transparansi data penjualan CPO, kernel, dan cangkang dari masing-masing perusahaan.
“Kita ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun perusahaan. Penetapan harga harus sesuai ketentuan dan didasarkan pada data yang akurat,” tambah Rizon.
Ia juga membantah isu yang menyebut penurunan harga TBS dipicu oleh kebijakan tarif impor 32% dari Amerika Serikat. Menurutnya, pengaruh ekspor ke AS terhadap industri sawit di Bengkulu sangat kecil.
“Tidak benar kalau dikaitkan dengan tarif AS. Ekspor kita ke sana tidak signifikan. Lagi pula, harga CPO dunia juga tidak mengalami penurunan drastis,” tegasnya.
Rizon menegaskan, pemerintah akan terus berupaya membela kepentingan petani sawit di Bengkulu agar mereka tidak dirugikan dalam kondisi pasar yang tidak menentu ,” ungkap nya lagi dalam wawancaranya
Adanya isu anjloknya TBS dikaitkan dengan kebijakan presiden Amerika Serikat Donald Trump Kepala Dinas Perkebunan menangkal, membantah isu yang menyebut penurunan harga TBS dipicu oleh kebijakan tarif impor 32% dari Amerika Serikat. Menurutnya, pengaruh ekspor ke AS terhadap industri sawit di Bengkulu sangat kecil.
“Tidak benar kalau dikaitkan dengan tarif AS. Ekspor kita ke sana tidak signifikan. Lagi pula, harga CPO dunia juga tidak mengalami penurunan drastis,” tegasnya.
Rizon menegaskan, pemerintah akan terus berupaya membela kepentingan petani sawit di Bengkulu agar mereka tidak dirugikan dalam kondisi pasar yang tidak menentu ini. (Franky) juga membantah isu yang menyebut penurunan harga TBS dipicu oleh kebijakan tarif impor 32% dari Amerika Serikat. Menurutnya, pengaruh ekspor ke AS terhadap industri sawit di Bengkulu sangat kecil.
“Tidak benar kalau dikaitkan dengan tarif AS. Ekspor kita ke sana tidak signifikan. Lagi pula, harga CPO dunia juga tidak mengalami penurunan drastis,” tegasnya.
Rizon menegaskan, pemerintah akan terus berupaya membela kepentingan petani sawit di Bengkulu agar mereka tidak dirugikan dalam kondisi pasar yang tidak menentu ini.
Jajang red Heno.
