Sejarah, Srikandi Kabupaten Mempawah Pimpin DPD Partai Demokrat Kalbar

 

JPPOS.ID | PONTIANAK – Jabatan Ketua tentunya lekat dengan sosok pemimpin yang tegas dan kuat. Namun, siapa sangka sosok Srikandi yang satu ini di percaya untuk memimpin Partai Politik di wilayah Kalimantan Barat.

Pemimpin kini tak lagi menjadi ranah kaum pria saja. Perempuan juga punya kecerdasan yang patut diacungi jempol. Beberapa di antaranya menjabat sebagai Bupati, Wali Kota dan Gubernur.

Bukan untuk menyaingi Pria, tapi untuk menunjukkan bahwa Perempuan mampu memberikan hal bermanfaat bagi masyarakat. Para wanita hebat tersebut maju menjadi pengayom dan mendengar aspirasi rakyat.

Dia adalah Ermin Elviani, S.H. terpilih secara Votting sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat, Periode 2021 – 2026, menggantikan plt ketua yang lama Erma Suryani Ranik, M.H 2019 -2021 penganti Suryadman Gidot Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar sekaligus mantan Bupati Kabupaten Bengkayang Dua Priode 2011 – 2016 dan 2017 – 2019.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini adalah sosok Srikandi asal Kabupaten Mempawah dan menjadi sosok Perempuan pertama yang memimpin Partai Politik di wilayah Kalimantan Barat.

Sosok perempuan yang dikenal merakyat, ramah tamah dan suka membaur bersama masyarakat tak pandang golongan, hal itu disampaikan oleh Iyan salah satu simpatisan Partai Demokrat Kalimantan kepada jppos.id di Hotel Golden Tulip Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (24/11/2021).

Iyan mengatakan, agar Kak Evi sapaan akrab Ermin Elviani bisa menjadi suri tauladan yang baik dalam memimpin DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat dan memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan.

Kami berharap perempuan mau berkecimpung dalam partai politik. Dan bisa mengikuti jejak Kak Evi Sejauh ini kesediaan perempuan berpolitik masih rendah.

“Karenal banyak isu strategis yang masih perlu perjuangan kaum Perempuan diantaranya adalah masalah komitmen, konsistensi terhadap keterwakilan Perempuan dalam berbagai bidang kehidupan terutama bidang politik. Kemudian, masalah pengarustamaan gender, kesetaraan gender, anggaran sensitif gender, dan akses yang masih harus diperjuangkan,” pungkasnya. (Tyo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *