JPPOS.ID – Medan – Kondisi banjir yang kembali merendam sejumlah kawasan permukiman di Kota Medan mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Medan. Menyikapi situasi tersebut, Komisi IV yang dipimpin Ketua Paul Mei Anton Simanjuntak menggelar rapat mendadak pada Rabu (15/10/2025) pagi bersama seluruh anggota komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Rapat tersebut digelar khusus untuk merumuskan langkah cepat dalam menangani problem banjir yang terus berulang.
Usai rapat, Paul Mei Anton menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan banjir yang tak kunjung terselesaikan meski Pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor infrastruktur. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan serius dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program pengendalian banjir.
Paul menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran infrastruktur Pemko Medan. Menurutnya, sejak tahun 2024 Pemko Medan menggelontorkan sekitar Rp1 triliun dari APBD setiap tahunnya untuk sektor infrastruktur, namun banjir tetap terjadi dengan intensitas yang memprihatinkan. “Ada apa dengan pengendalian banjir ini? Artinya penggunaan anggaran belum tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Paul juga menyoroti kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di jajaran Pemko Medan yang dinilainya belum mampu menangani persoalan banjir secara efektif. Ia menilai dibutuhkan peningkatan kapasitas kerja aparatur maupun perbaikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait.
Sebagai tindak lanjut dari rapat mendadak tersebut, Komisi IV DPRD Medan sepakat mengundang sejumlah OPD Pemko Medan untuk mengikuti rapat resmi pada Senin dan Selasa, 20–21 Oktober 2025. Rapat tersebut akan membahas rencana evaluasi dan percepatan penanganan banjir, termasuk strategi penguatan koordinasi antarinstansi.
Pernyataan Paul turut diamini sejumlah anggota Komisi IV yang hadir, di antaranya Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendi, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Edwin Sugesti, Ahmad Affandi, dan Lailatul Badri. Mereka sepakat bahwa persoalan banjir perlu menjadi prioritas utama pemerintah kota untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. (JPP/RT)
