JPPOS.ID – Medan – Komisi III DPRD Medan dorong Badan Pengelola Pajak dan Retibusi Daerah (BPPRD) Pemko Medan terus melakukan inovasi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semua sektor. Kepada wajib pajak hendaknya dilakukan pendekatan dan transparansi guna mengoptimalkan perolehan pajak dengan layanan digitalisasi.
Harapan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Medan M Afri Rizki Lubis saat rapat evaluasi capaian kinerja triwulan I dengan BPPRD Pemko Medan di ruang Komisi gedung dewan, Selasa (25/5/2021). Rizki berharap memaksimalkan perolehan PAD dengan meminimalisir kebocoran akan mendukung peningkatan pembangunan di Kota Medan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III M Afri Rizki Lubis (Golkar) didampingi Wakil Ketua Komisi III Abdul Rahman Nasution (PAN), Hendri Duin Sembiring Meliala (PDI P) dan Irwansyah (PKS). Rapat evaluasi juga dihadiri Sekretaris BPPRD Kota Medan Benny S Siregar didampingi stafnya Kabid BPNTB & PBB A Untung Lubis bersama Plt Kabid 2 Sutan Partahi, Kasubdit Teknis Ali Fitri Harahap dan Kabid Program Empani Lubis.
Disampaikan Rizki, pihak BPPRD Pemko Medan harus mampu mengikuti ritme kerja Walikota Medan M Bobby Afif Nasution memaksimalkan percepatan pembangunan di Kota Medan. “Besarnya perolehan PAD sangat menentukan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPPRD sebagai primadona menggali sumber PAD harus bekerja maksimal,” pinta M Rizki.
Sama halnya dengan Wakil Ketua Komisi III Abdul Rahman Nasution menyampaikan agar pihak BPPRD bekerja lebih baik dalam upaya peningkatan PAD. “Potensi PAD cukup besar, banyak hal yang bisa dilakukan. Kerja lebih baik dan berinovasi agar realisasi target lebih baik,” ujar Rahman yang akrab disapa Mance itu.
Pada kesempatan itu, Mance mengajak pihak BPPRD akan fokus upaya peningkatan PAD. “Mari kita berkreasi sehingga target kita tambah dan terealisasi. Ajak dewan berkolaborasi guna mendapatkan PAD lebih besar,” sebut Mance.
Sebelumnya, Kabid program BPPRD Kota Medan Empani Lubis menyampaikan, dari target PAD BPPRD Tahun 2021 sebesar Rp 1.727 Triliun lebih, saat ini sudah terealisasi di Triwulan I sebesar Rp 350 Miliar.
Adapun sumber PAD tersebut dari 9 jenis penerimaan pokok pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, reklame, BPHTB, PBB dan air tanah. Diakui Empani, pihaknya mengalami kendala besar dalam pencapaian target karena situasi pandemi.
Sama halnya penjelasan yang disampaikan Sekretaris BPPRD Benny Siregar mengakui masih minimnya capaian target pada triwulan I dikarenakan situasi pandemi Covid 19. Sehingga banyak pelaku usaha yang mengurangi kegiatan dan otomatis minim membayar pajak.
Namun kata Benny, pihaknya tetap optimis target tercapai dan berupaya memaksimalkan perolehan PAD sehingga target dapat terealisasi. “Saat ini kami membentuk Tim Gerak Cepat melakukan jemput bola menarik semua jenis pajak dan retribusi menjumpai pelaku usaha dengan cara humanis,” terang Benny.
Ditambahkan Benny, Tim Gerak Cepat juga melakukan analisa lapangan terkait kelayakan jumlah pajak yang dibayar suatu pelaku usaha. “Jumlah pajak yang dibayar dilakukan pendataan ulang dan menilai tingkat kewajaran,” jelas Benny.
Begitu juga dengan upaya meminimalisir tingkat kebocoran PAD, Benny menyebut terus berupaya melakukan penambahan jumlah Tapping Box yang saat ini sudah berjumlah sekitar 500 unit. Bahkan ke depan kata Benny akan dilakukan sistem pakai kartu.
Sedangkan Plt Kabid 2 Sutan Partahi menyebut jika realisasi reklame saat ini Rp 10 Miliar dari target Rp 34 Miliar. Pihaknya tetap melakukan penataan guna memaksimalkan perolehan PAD namun tidak mengesampingkan penataan kota sehingga tidak semrawut. (JPP/RT)
