JPPOS.ID – Medan – Kendati pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Medan Labuhan sudah rampung sejak satu tahun lalu. Namun RS type C milik Pemko Medan itu belum beroperasi. Konon, RS yang terletak Jl Yos Sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan itu masih membutuhkan biaya besar untuk kelengkapan mobiler dan alat medis. Menunggu operasional Rumah Sakit berjalan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST mengusulkan agar gedung berlantai 7 itu dapat difungsikan tempat isolasi terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
“Bangunan itu tidak bagus diterlantarkan, bisa cepat rusak sehingga biaya perawatan makin bertambah,” ujar Sudari ST kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).
Dikatakan Sudari yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD itu, sebelum RS beroperasi secara normal sekaligus menunggu kelengkapan alat medis dan lainnya, alangkah bagus nya gedung difungsikan untuk tempat isolasi.
“Pemko Medan dapat terbantu dari biaya sewa gedung dan warga yang terpapar Covid 19 mendapat pelayanan perawatan maksimal,” tambah Sudari yang juga Sekretaris DPD PAN Kota Medan itu.
Dijelaskan Sudari, Dianya mendapat informasi bahwa untuk Tahun 2021 ini, RS Medan Labuhan tidak dimungkinkan untuk beroperasi normal. Pasalnya, sesuai ekspose dari pihak Dinas Kesehatan Kota Medan, masih membutuhkan biaya sekitar Rp 75 Miliar keperluan alat medis dan lainnya. Sementara dana yang tertampung di APBD Pemko Medan Tahun 2021 hanya Rp 17 Miliar.
“Saat ini kemampuan APBD Pemko Medan sangat terbatas. Makanya kita usulkan dimanfaatkan tempat isolasi Covid 19 saja dulu. Sehingga gedung tidak terlantar dan halaman serta pekarangan dapat dibersihkan,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar ST kepada PosRoha.com, Kamis sore (5/8/2021) menyampaikan, direncanakan awal Tahun 2022 akan beroperasi. Sedangkan Tahun 2021 ini masih merampungkan kontruksi, lapisan gedung, IPAL dan AC yang dikerjakan Dinas PPKPR Kota Medan.
Ditambahkan Benny, untuk Dinas Kesehatan Kota Medan sedang mempersiapkan penyelesaian tenaga kesehatan, alat kesehatan. “Memang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 Miliar,” papar Benny. (JPP/RT)
