JPPOS.ID – Medan – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menegaskan agar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“APBD Kota Medan adalah uang rakyat. Maka setiap program yang dialokasikan harus tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Tia Ayu Anggraini, dalam rapat paripurna pengesahan P-APBD Medan 2025 di Gedung DPRD Medan, Senin (29/9).
Fraksi Gerindra menilai penyesuaian belanja dalam P-APBD 2025 penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah turun dari Rp7,63 triliun menjadi Rp6,96 triliun. Belanja daerah juga menurun dari Rp7,60 triliun menjadi Rp7,07 triliun atau berkurang 7,04 persen. Adapun realisasi belanja pada semester I tercatat Rp2,3 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp1,9 triliun dan belanja modal Rp384 miliar.
Fraksi Gerindra menekankan beberapa prioritas yang harus diperhatikan, di antaranya penanggulangan banjir melalui perbaikan drainase, pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendorong investasi, peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, penanganan kriminalitas, termasuk begal, geng motor, dan tawuran pelajar.
Selain itu, Gerindra menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak reklame, PBG, dan retribusi parkir. “Pemko Medan harus lebih serius meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan,” tegas Tia yang juga Ketua Tidar Sumut.
Gerindra meminta agar belanja modal dan bantuan sosial segera direalisasikan pada triwulan III guna memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga mendukung langkah Pemko Medan menertibkan bangunan tanpa izin, serta menekankan pentingnya pengelolaan dana kelurahan secara profesional dan hati-hati. (JPP/RT)
