Dorong Kemandirian Fiskal, Demokrat Setuju Pansus PAD Dibentuk

JPPOS.ID – Medan – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penertiban Aset Kota Medan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan transparan, efisien, dan akuntabel.

Dukungan itu disampaikan dalam pandangan resmi fraksi yang dibacakan Ahmad Afandi Harahap pada rapat paripurna, Selasa (11/11/2025). Menurut Fraksi Demokrat, pajak dan retribusi daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan Kota Medan karena menjadi sumber utama pembiayaan sektor vital, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan program kesejahteraan masyarakat.

1

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi penyusunan Ranperda tentang pembentukan Pansus PAD dan penertiban aset daerah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pembentukan pansus dinilai mencerminkan keseriusan legislatif dalam memastikan setiap potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara efektif dan transparan.

Namun, Demokrat menilai pengelolaan PAD dan aset daerah selama ini masih belum optimal. Sejumlah aset daerah dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan, sehingga dibutuhkan langkah kelembagaan yang lebih sistematis dan lintas sektor melalui pembentukan Pansus PAD dan Penertiban Aset.

Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya penerapan strategi inovatif serta digitalisasi dalam pengelolaan PAD, dengan memastikan masyarakat tidak terbebani pajak atau retribusi yang berlebihan. Modernisasi sistem disebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi tanpa membebani warga.

Selain itu, pembentukan pansus diharapkan mampu mengevaluasi berbagai kendala hukum, administratif, maupun teknis dalam pengelolaan aset daerah. Evaluasi tersebut diharapkan melahirkan solusi konkret serta kebijakan baru yang mendorong efisiensi, transparansi, dan kemandirian fiskal Kota Medan di masa mendatang. (JPP/RT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *