JPPOS.ID – Medan – Demonstrasi sah-sah saja dilakukan oleh elemen masyarakat yang tidak sepakat atau keberatan dengan disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI kemarin. Masyarakat yang menyuarakan aspirasi merupakan bentuk dari demokrasi.
Demikian dikatakan anggota DPRD Medan, Afif Abdillah kepada wartawan (8/10/20) menanggapi para buruh Medan yang juga akan melakukan unjuk rasa menyusul buruh lainnya di nusantara yang sudah unjukrasa kemarin, setelah Undang-undang [UU] Omnibus Law RUU Cipta Kerja diketok palu DPR RI, Rabu.
Meski demkian, ungkap Afif yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, meminta agar semua pihak yang terlibat dalam aksi tersebut, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak anarkis dan menaati aturan-aturan yang berlaku lainnya.
Afif mengaku Fraksi Nasdem, adalah satu di antara tujuh fraksi yang setuju disahkannya RUU tersebut menjadi UU, namun dengan beberapa catatan, satu di antaranya yakni klaster ketenagakerjaan.
Menurut anggota komisi 2 tersebut, tidak semua UU Cipta Kerja tersebut merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha. Meski demikian kata Afif apa yang diresahkan oleh para buruh harusnya dapat difasilitasi oleh pemerintah.
Selanjutnya kata Afif Abdillah, UU Cipta Kerja tersebut akan dibuat secara detail oleh Kementerian ketenagakerjaan. “Nantikan dibuat secara detailnya lagi di kementerian ketenagakerjaan untuk beberapa poin yang dapat menguntungkan para buruh,” tuturnya. (RT)
