Gajah Rusak Kebun Warga, Ketua DPRD Lampung Timur Terima Aspirasi Petani Desa Penyangga Way Kambas

 

Jppos.id, Lampung Timur — Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, menyambut kedatangan perwakilan Forum Rembuk Desa Penyangga (FRDP) Taman Nasional Way Kambas yang didampingi oleh DPC PPWI Lamtim dan DPC Gerakan Muda Projamin (GMPL) serta Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi (LSM BARAK), dalam acara audensi yang bertujuan mendengar keluhan dan aspirasi petani dari 24 desa penyangga, Senin (30/12/2024).

Audensi berlangsung lancar di ruang kerja Ketua DPRD. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PPWI Lamtim yang kerap disapa Bung Fyan, mengucapkan terimakasih kepada Bu Rida, sapaan akrab Ketua DPRD Lamtim yang telah menerima dan menyambut dengan baik, dalam audensi, Prayitno selaku Ketua FRDP yang hadir mewakili petani menyampaikan kekhawatiran mereka terkait serangan gajah liar yang sering merusak lahan pertanian. Rida Rotul Aliyah, yang akrab disapa Bu Rida, tampak tersentuh mendengar keluh kesah para petani yang selama ini harus bertani dengan perasaan was-was.

“Sebelumnya kami semua, menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Rida atas respons cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat, kami mendoakan Bu Rida agar senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, dan kedatangan saya bersama pengurus DPC PPWI serta beberapa rekan-rekan LSM, dalam rangka mengantar dan mendampingi para petani dari 24 desa penyangga yang diwakili oleh FRDP untuk mengungkapkan keluhan dari petani terkait konflik antara petani dan gajah yang masuk dan merusak kebun warga,” ujar Bung Fyan.

Pada sesi berikutnya, Ketua FRDP Prayitno, dihadapan Ketua Dewan, mengungkapkan keluhan yang dialami para petani di 24 desa penyangga.

“Kami datang ke sini dengan harapan besar, karena kami tahu masalah yang kami hadapi tidak mungkin kami selesaikan sendiri. Kehadiran gajah liar yang merusak kebun bukan hanya menghancurkan hasil panen, tetapi juga mengancam keselamatan kami dan keluarga. Kami mohon kepada Ibu Rida dan DPRD Lampung Timur untuk membantu mencarikan solusi yang nyata dan berkelanjutan,” kata Prayitno.

Lebih dalam lagi, Prayitno memohon kepada Bu Rida, “kami membutuhkan dukungan yang besar, agar dapat melindungi kebun kami yang menjadi sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Selain itu, kami juga berharap ada upaya untuk memahami lebih dalam penyebab konflik ini, agar langkah yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang bagi kami sebagai petani dan bagi satwa-satwa liar di sekitar kami.
Kami yakin, dengan bantuan DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya, kami dapat menemukan jalan keluar dari situasi ini. Kami tidak ingin menyerah, karena tanah ini adalah sumber hidup kami. Kami mohon, bantu kami untuk bisa bertani tanpa rasa takut, dan untuk menjaga masa depan desa-desa kami.”

Dalam menanggapi keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh Prayitno. Bu Rida selaku Ketua DPRD Lampung Timur, menyampaikan tanggapan yang penuh perhatian dan empati. Dengan tegas namun penuh kehati-hatian, Bu Rida membuka pembicaraan dengan menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa penyangga adalah isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian lebih.

“Saya sangat memahami kekhawatiran dan perjuangan yang dihadapi oleh masyarakat di desa penyangga. Kehidupan petani sangat bergantung pada hasil pertanian mereka, dan ketika sawah ataupun ladang mereka dirusak oleh gajah liar, itu bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga tentang rasa aman yang hilang. Masalah ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi merupakan masalah yang lebih besar yang harus ditangani bersama oleh Pemerintah, pengelola TNWK, dan masyarakat,” ujar Bu Rida dengan penuh perhatian.

Dengan menyatakan komitmennya untuk mencari solusi, Bu Rida melanjutkan, “Kami di DPRD Lampung Timur akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mendorong evaluasi terhadap pengelolaan Taman Nasional Way Kambas. Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pengelola TNWK dan instansi terkait, untuk menemukan solusi yang adil bagi masyarakat desa penyangga, sekaligus menjaga kelestarian alam. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.”

Selanjutnya, Bu Rida, mengatakan, “masalah ini menjadi prioritas kami, langkah awal yang akan kami upayakan adalah membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan dan analisis mendalam terhadap permasalahan ini. Selain itu, kami juga akan mendorong program mitigasi konflik manusia dan satwa liar, mendorong pihak terkait agar bantuan-bantuan yang dibutuhkan petani dapat segera diberikan, kepada warga desa penyangga. Kami ingin para petani merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktivitas pertanian mereka. Untuk itu, kami berharap kerja sama dari semua pihak, termasuk organisasi, komunitas dan lembaga terkait, demi menciptakan solusi yang berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan kelestarian satwa liar,” tandas Bu Rida. (Tim)

 

Pewarta: Hamsyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *