JPPOS.ID | PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 secara daring, di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/5/2021).
Kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. menjelaskan, ada tujuh prioritas nasional yang dijabarkan oleh Presiden Jokowi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
“Arahan bapak presiden dalam rangka Musrenbangnas RKP 2021, intinya adalah pemulihan ekonomi pasca covid-19 ini. Kemudian kita diminta untuk menerapkan teknologi IT di setiap kegiatan-kegiatan, serta memanfaatkan energi baru dan terbarukan, sebab jika energi kita akan habis. Jadi bagaimana kita menemukan energi baru terbarukan, yang nanti bisa bersaing di internasional,” ungkap Wakil Gubernur Kalbar.
Guna bersinergi pembangunan dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., akan melakukan pengawalan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat sebaik mungkin.
“Untuk sinergi dengan pemerintah pusat dengan provinsi kalbar dalam pembangunan, yang mana prioritas pembangunan pusat yang berada di daerah itu, pertama Jembatan Sambas Besar, yang Insyallah tahun ini akan dimulai. Kemudian kita ajukan juga Jembatan Kapuas III, kemudian pembangunan jalan tol (jalan bebas hambatan) yang menghubungkan Kota Pontianak dengan Kota Singkawang yang akan mendukung pengoperasian Pelabuhan Internasional di Pelabuhan Kijing,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, selain beberapa prioritas di atas, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Kalbar juga merencanakan pembangunan jalan yang akan menuju batas negara antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas.
“Kita juga menerima, pembuatan jalan yang menghubungkan perbatasan Aruk ke perbatasan Temajuk Kabupaten Sambas. Kalau tidak salah titik nol ada di Aruk, supaya Temajuk itu segera dibangun. Waktu itu saya mengusulkan titik nolnya dipindahkan ke Temajuk, supaya pengerjaan jalan segera dibangun dan kita akan memiliki dua border PLBN, nantinya di Kabupaten Sambas akan ramai,” harapannya.
Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2022 akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Presiden Jokowi menekankan, bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.
“Sisi permintaan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 Triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi,” jelas Presiden Jokowi.
Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.
Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.
“Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik,” imbuhnya.
Menurut Presiden, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau (green economy). Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki.
“Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk membuat green industrial park yang rencananya akan disiapkan di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower. Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan kepada kawasan indstri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.
“Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan kerbelanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki,” paparnya.
Di penghujung arahannya, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antardaerah, antardesa, dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” jelasnya.
Adpim Prov Kalbar
(Tyo)
