JPPOS.ID – Medan – Untuk meningkatkan dan mempercepat proses tes swab di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kepada pemerintah pusat agar menambah laboratorium pemeriksa Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19. Hal tersebut dibutuhkan agar daerah-daerah terjauh dapat memiliki laboratorium PCR dan melakukan tes swab sendiri.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) Gubernur, kepala lembaga atau instansi negara dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (1/9). Saat ini Sumut memiliki 11 laboratorium PCR.
“Karena Sumut ini ada 33 kabupaten/kota yang letaknya berjauhan, untuk itu kami mohon bantuan untuk bidang kesehatan khususnya lab-lab untuk melakukan pemeriksaan specimen di daerah yang terjauh seperti di Nias, Pakpak atau Tapanuli,” ujar Gubernur.
Gubernur juga melaporkan kepada Presiden, tren peningkatan kasus Covid-19 terus terjadi. Meski begitu, setelah pertengahan hingga akhir Agustus, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut bisa mengendalikan. Angka positivity rate Sumut saat ini adalah 16,1% menurun dari 18,3% pada pertengahan Agustus 2020.
Selain itu, yang cukup menggembirakan angka kesembuhan kini mencapai 58,1%. Pada pertengahan Agustus angka kesembuhan di Sumut hanya 43%. “Itu semua karena kegiatan intervensi kami di bidang kesehatan. Kami akan berusaha terus meningkatkan hal ini,” ujar Edy Rahmayadi.
Mengenai perekonomian, Edy melaporkan pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi Sumut berada pada angka minus 2,37%. Untuk itu, Pemprov Sumut akan melakukan kegiatan intervensi ekonomi dari refocusing tahap II sebesar Rp500 miliar. Untuk stimulus ekonomi diarahkan lebih banyak sektor produktif yakni pertanian dan peternakan.
Pemprov Sumut juga telah melakukan implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Salah satunya adalah melakukan gerakan pembagian 5 juta masker, serta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sumut.
Menanggapi permintaan Gubernur tersebut, Presiden Jokowi meminta Menteri Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur. “Untuk lab yang masih kurang, saya sudah minta Menkes untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan kepada para Gubernur untuk berhati-hati pada tren peningkatan kasus positif. Meskipun angka pergerakan kasus Indonesia menurut Presiden masih lebih terkendali ketimbang negara lain.
Presiden juga mengatakan, akhir tahun 2020 Indonesia akan mendapatkan 20 – 30 juta vaksin. “Kemudian sampai akhir tahun 2021 kita juga sudah mendapatkan komitmen kira-kira 290 juta vaksin. Karena jangkanya masih sampai akhir 2021, saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian Covid itu betul-betul menjadi fokus dan konsentrasi kita. Karena memang ini kita perlu memperkuat ketahanan kita agar sampai betul-betul pada seluruh rakyat kita. Kita vaksin semuanya,” pesan Gubernur.
Karena itu, Presiden meminta agar kepala daerah untuk mempercepat belanja APBD, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos. “Ini betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkat konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah,” kata Presiden.
Menteri Kesehatan Terawan mengatakan untuk laboratorium PCR di tempat wilayah terjauh Sumut akan ditindaklanjuti sesegera mungkin. “Kalau bisa minggu ini kami segerakan,” kata Terawan.
Turut serta dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Gubernur se Indonesia, kepala lembaga dan instansi negara. Turut mendampingi Gubernur, OPD Pemprov Sumut. (RT)
