JPPOS.ID||PALU(SULTENG) – Polda Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang berlangsung di Aula Torabelo, Kamis (26/11/2020) sore,
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Provinnsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan rapat kerja spesifik dalam rangka pengawasan kepada mitra kerjanya yaitu Polda Sulteng, Kejati Sulteng, Pengadilan Tinggi Sulteng, Kemenkum HAM Sulteng dan PTUN Kota Palu
Hadir dalam rapat kerja spesifik bersama Komisi III, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Drs. Abdul Rakhman Baso,S.H, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Hery Santoso,S.I.K, M.H, Irwasda, Pejabat utama Polda Sulteng dan para Kapolres,
Sementara Kejaksaan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Gerry Yasid, S.H, M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Dr. Mochamad Djoko, SH, M.Hum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulteng Lilik Sujandi, Bc.I.P, S.I.P, M.Si dan Ketua PTUN Kota Palu Nur Akti, S.H
Rapat kerja spesifik Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M yang juga Wakil Ketua Komisi III dari fraksi PAN dilanjutkan mendengarkan paparan dari mitra kerja yang diawali oleh Kapolda Sulteng.
Kapolda Sulteng dalam paparannya antara lain melaporkan perkembangan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, Kondisi kesatuan kewilayahan, kondisi personil, sarana prasarana,
Selain itu Kapolda Sulteng juga melaporkan upaya penanganan pandemi covid.19 melalui Operasi Aman Nusa II bersinergi dengan TNI, Pemda dan instansi terkait lain yang dilaksanakan sampai tingkat Polres dengan berpedoman pada Inpres No.6 tahun 2020, Surat Edaran Gubernur Sulteng No.32 tahun 2020 dan Maklumat Kapolri No. Mak/03/IX/2020,
“Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan covid.19 adalah sebagian daerah belum ada Peraturan daerah dan kesadaran masyarakat masih rendah, masih ada masyarakat yang tidak mau diisolasi di rumah sakit rujukan, pasien melarikan diri dari rumah sakit, tracking kasus baru covid belum berjalan maksimal” jelas Irjen Pol. Abdul Rakhman Baso.
Kapolda juga menjelaskan dalam penanganan covid.19 sesuai penekanan Bapak Presiden dan Kapolri, kita harus lebih tegas utamanya dalam menangani kerumunan,
Sementara itu dalam pengamanan Pilkada 2020, Kapolda Sulteng menerangkan bahwa Polda Sulteng menggelar Operasi Mantap Praja dengan menyiapkan personil Polri sebanyak 5.792, TNI 1.059, Linmas 12.612 dan BKO Mabes Polri 400 personil.
Guna menunjang pengamanan Pilkada utamanya di daerah-daerah terpencil, Polda Sulteng telah diberikan bantuan dua unit Helicopter dari Mabes Polri, terangnya
Keberhasilan dan permasalahan lain turut dilaporkan oleh Kapolda Sulteng antara lain tentang penanganan Narkoba, tindak pidana Korupsi, permasalahan pertambangan, dan lain-lain
Itu antara lain beberapa hal yang dipaparkan Kapolda Sulteng, dimana setelah mendengarkan paparan mitra kerja lain komisi III DPR RI, paparan Kapolda Sulteng memperoleh beberapa tanggapan,
Tanggapan berupa Apresiasi atas upaya yang dilakukan Polda Sulteng yang disampaikan oleh anggota Komisi III Sarifuddin Suding, Ahmad H.I.M Ali yang merupakan anggota DPR RI dapil Sulteng, dan Arteria Dahlan serta I Wayan Sudirta dengan memberikan catatan untuk dilakukan pengecekan dan ditindak lanjuti oleh Kapolda Sulteng.
(Revino/JP – Bidhumas Polda Sulteng)
