JPPOS.id || Palu – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan arah kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Desa tahun 2025-2045, Kamis (13/6/2024).
Rakor tingkat regional Sulawesi ini berlangsung di Hotel Best Western Palu. Kegiatannya direncanakan selama tiga hari, 13-15 Juni 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari enam provinsi regional Sulawesi.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Dr. Sorni Paskah Daeli, membuka kegiatan Rakor tersebut, mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang tidak bisa hadir karena sedang mengikuti rapat kebinet terbatas bersama Presiden RI.
Dalam sambutannya, Sorni menekankan pentingnya penyusunan dokumen strategis pelaksanaan UU Desa yang akan memperkuat kewenangan desa dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Dari rapat koordinasi ini diharapkan dapat diperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan bagi penyusunan dokumen strategis pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dan melalui forum ini juga dapat dihasilkan gagasan tentang solusi peningkatan kualitas belanja desa dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan,” ujar Sorni.
Sejak tahun 2015 hingga 2023, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa (DD) sekitar Rp 538 triliun ke 74.960 desa di seluruh Indonesia. Dana ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, dan program pemberdayaan masyarakat.
Dikatakan, saat ini, genap sudah satu dasawarsa pelaksanaan Undang-Undang Desa. Melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang No 3 tahun 2024 tentang desa.
“Saat ini, desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
Adanya stimulan DD, lanjut Sorni, diharapkan desa dapat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya guna mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desa dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dengan kawasan perkotaan.
Dana desa, sebutnya, dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang memadai. Seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih. DD juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian, UMKM, serta program-program pemberdayaan masyarakat.
“Secara simultan, pemanfaatan Dana Desa juga dapat mencegah kabupaten agar tidak menjadi daerah tertinggal. Untuk itu, perlu upaya koordinasi lintas kementerian/lembaga guna peningkatan kualitas belanja desa termasuk DD dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengolahan potensi desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan dan kesenjangan perdesaan dengan perkotaan,” tandas Sorni.
Rapat koordinasi penyusunan arah kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Desa 2025-2045, dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr Fahrudin Yambas. Ia mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang sedang dinas luar kota.
Juga hadir Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT RInSugito dan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT RI, Nugroho Setijo Nagoro.
Para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama ataupun yang mewakili dari Kementerian/Lembaga, para Kepala Dinas PMD Provinsi, perwakilan dari Kepala Dinas PMD kabupaten, RMC, TPP, camat dan kades, serta fasilitator wilayah Sulawesi juga turut diundang. ***
