Jurnalpolisipos.id||POSO(SULTENG) – Bupati Poso dr. Verna G.M Inkiriwang bersama Plt. Deputi BNPT Brigjenpol Herwan Chaidir dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu bersama rombongan bertemu Perwakilan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Para Kepala OPD Jajaran Pemda Poso di ruang Pogombo Kantor Bupati. Rabu – (19/05/2021).
Bupati Poso Verna Inkiriwang membuka sesi diskusi dengan mengemukakan alasan dan tuntutan masyarakat Kabupaten Poso terkait Aksi Aksi Terorisme yang berkepanjangan di Kabupaten Poso, beliau juga mengemukakan masalah dampak yang ditimbulkan dari Aksi Terorisme di Kabupaten Poso yang terakhir baru terjadi di Desa Kalimago Kec Lore Timur. Menurutnya hal tersebut membuat masyarakat terus merasakan kecemasan dan susahnya mencari nafkah sehari-hari akibat dibayang Bayangi dengan rasa ketakutan.
Adapun beberapa tuntutan masyarakat yang dikemukakan beberapa tokoh agama selama 3 tahapan pertemuan dari hari senin 17 Mei rabu 19 Mei adalah adanya hasil rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menjawab harapan masyarakat terkait jaminan keamanan warga masyarakat Kabupaten Poso. Seluruh elemen telah sepakat bahwa persoalan ini bukan lagi persoalan agama namun persoalan kriminalitas oleh kelompok Teroris.
Pada kesempatan tersebut Deputi BNPT Brigjenpol Herwan Chaidir mengemukakan bahwa kehadiran BNPT dengan pemberian santunan adalah sebagai bentuk kehadiran negara ditengah dukacita yang dialami oleh Korban Aksi Terorisme.
Dipaparkan bahwa selama ini BNPT sudah melaksanakan tugas pokoknya yaitu didasarkan atas undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi komandan program penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
- Mengkoordinasikan antara penegak hukum dalam penanggulangan terorisme.
- Mengkoordinasikan program pemulihan korban.
- Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional.
- BNPT menjadi pusat pengendali krisis, yang berfungsi sebagai, fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
Selain melakukan tugas pokoknya BNPT juga berharap dukungan dari seluruh elemen baik Pemda bersama OPD dan tokoh agama serta masyarakat Poso untuk bersinergi menghadapi situasi saat ini. Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang tidak dapat dihapus ungkapnya, untuk memutus mata rantai radikalisme harus dilakukan bersama beliau berharap masyarakat tidak mengadopsi budaya luar sehingga mengabaikan kebhinekaan.
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu pada kesempatan yang sama menjelaskan, selain santunan dan dana kerahiman, diberikan pula bantuan medis, psikologi, psikososial. Serta kompensasi juga akan diberikan kepada keluarga korban. Kebutuhan yang diperlukan korban agar bisa pulih kembali, negara akan ikut membantu dan bertanggung jawab. Beliau juga meminta bantuan Pemda untuk mendata masyarakat Lore dan pesisir yang terdampak untuk kemudian akan dibantu selama operasi pencarian teroris.
Diakhir pertemuan Bupati Poso menyimpulkan Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme untuk itu kedepan Pemda akan mensinergikan Kementerian Agama dengan dinas pendidikan didukung juga Program di OPD lain agar bersama sama membina secara lebih dalam sehingga kita dapat mencegah paham Terorisme. Bupati Poso juga telah meminta kepada pihak keamanan untuk mengisi pos pos keamanan diwilayah rawan. Bupati juga telah meminta BNPT untuk pengadaan BTS (tower) sehingga masyarakat bisa berkomunikasi menggunakan ponsel. Terkait wilayah perkebunan yang dikelola akan dicarikan solusi untuk sementara beralih ke sawah, Pemerintah sedang mengupayakan irigasi bersama LPSK untuk mengairi wilayah persawahan.
Terkait jaminan keamanan dari pihak TNI Polri terus mengupayakan penjagaan terhadap masyarakat. Bupati juga mengungkapkan rasa terimakasih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selalu mengambil inisiatif pertama dalam menyuarakan keamanan di kabupaten Poso dan pada kesempatan ini kita sepakat memfinalkan hasil keputusan sebagai sebuah rekomendasi kepusat. Terakhir Bupati Verna juga menyampaikan Kehadiran BNPT dan LPSK adalah bentuk respon cepat dan kepedulian negara terhadap masyarakat Kabupaten Poso.
(Victor Reppie JPPos Poso)
