Jurnalpolisipos.id||Kolonodale(Morut) – Bupati Morowali Utara DR. dr. Delis J. Hehi. MARS, memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan pemetaan ASN yang rinci untuk kepentingan penataan penempatan birokrat berdasarkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Senin – (10/05/2021).
“Penempatan pejabat akan kita lakukan berdasarkan kinerja dan profesionalisme, atau menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat,” ujar Bupati Delis menanggapi pemaparan Kepala BKD, Atra Tamehi dalam rapat penyesuaian Rencana Kerja (Renja) dengan Visi-Misi Bupati/Wabub Delis-Djira di Ruang Pola Kantor Bupati Morut di Kolonodale.
Hadir dalam rapat ini Wabub H. Djira, Sekda Musda Guntur, Asisten I Sekkab Viktor Tamehi, Asisten II Yunber Bamba dan sejumlah pejabat Eselon II lingkup Pemkab Morut.
Bupati Delis minta Kepala BKD segera menyiapkan data rinci dan perencanaan pengembangan ASN untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Ini penting agar kita bisa menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kinerja masing-masing,” ujarnya.
Delis juga minta BKD menerapkan Reward and Punishment (penghargaan dan tindakan) dengan tegas karena banyak ASN ini saya lihat tidak jelas kerjanya.
“Kalau Reward and Punishment tidak jalan baik, maka ASN yang rajin akan jadi malas dan yang malas bertambah malas. Kita ingin agar yang rajin makin rajin dan yang malas jadi rajin,” ujarnya.
Wabub H. Djira meminta BKD segera menata ulang pejabat birokrasi yang saat ini carut-marut dan menimbulkan perselisihan dan saling menyalahkan di antara sesama ASN (pejabat).
Seharusnya, kata Djira, ASN atau Birokrat ini harus jadi contoh bagi masyarakat dalam persatuan, tetapi ini terbalik. Saya minta ini segera dibenahi dan tidak terulang kembali,” ujarnya.
“Pengalaman kemarin sudah cukup. Mari pelihara semangat koprs pegawai sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat,” ujar Djira.
Terkait pemaparan Inspektur Inspektorat Daerah Morut Fritz Sam Kandori mengenai hasil pengawasan, Bupati Delis minta agar kontraktor-kontraktor yang kinerjanya buruk agar di-black list.
“Kita harus menyelamatkan anggaran daerah agar benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan dan proyek yang menyentuh langsung kepentingan mensejahterakan masyarakat,” ujar Delis lagi.
(Urapan Gogali/JPPos Morut)
