Jppos.id || KENDAL -JATENG Hantu resesi global semakin nyata didepan mata setelah Kristalina Georgieva, selaku Managing Director IMF mengatakan bahwa terdapat sepertiga negara dunia seakan sedang mengantri masuk kedalam situasi Resesi. Hingga sejauh ini tingkat Inflasi Indonesia sebesar 5.5% masih dapat disebut berada dalam posisi aman, jika dibandingkan negara lain ada yang tingkat inflasinya dua digit sampai 92%, demikian juga negara-negara Uni Eropa dengan inflasi sebesar 9.2%. Demikian disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda pada 17 Januari 2023. Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, kata Presiden, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
Beberapa catatan yang disampaikan dalam menghadapi ancaman resesi global, meliputi Pengendalian Harga kebutuhan pangan yang harus terus menerus harus dipantau harga-2 dilapangan dan tidak sekedar menerima laporan ABS perlu dilakukan langsung turun ke lapangan agar dapat menjadi deteksi dini, seperti di ketahui terdapat kenaikan beras pada 79 daerah, kenaikan harga telur terdapat 89 daerah, demikian juga kenaikan tomat masih terdapat pada 82 daerah dan daging ayam ras terdapat di 75 daerah mengalami kenaikan.
Untuk membantu koordinasi langkah kebijakan daerah maka BPS Daerah dapat lebih berperan aktif memberikan informasikan apa adanya data lapangan kepada kepala-kepala daerah. Sehingga langkah memenuhi kebutuhan bahan makanan yang mengalami kekurangan dapat teratasi, agar tidak menjadi pemicu lebih naiknya tingkat inflasi secara ketat.
Selain daripada kebutuhan pangan pemerintah pusat dengan kewenangan akan harga energi yaitu BBM dan Listrik, namun perlu juga diperhatikan kenaikan tarif yang berada pada kewenangan pemerintah daerah seperti Tarif PDAM yang sampai diluar kewajaran, bahkan kenaikan ada yang melebihi 100% juga tarif angkutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dimana kenaikan jauh diatas kewajaran harus menjadi perhatian untuk ditekan karena dapat menyumbangkan kenaikan tingkat inflasi.
Kemiskinan Ekstrem Perlu diketahui target pencapaian nasional adalah 0% pada tahun 2024 merupakan target yang tinggi, pada tahun 2022 lalu masih berkisar pada angka kemiskinan 2% dan terdapat 14 provinsi dari 38 provinsi berada di atas angka nasional. Apa yang menjadi penyebab jelas target dan sasaran sudah ada datanya untuk itu langkah-langkah kebijakan kepala daerah perlu dilakukan.
Penurunan Stunting terjadi akibat gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang dan berakibat terganggunya pertumbuhan pada anak. Akibat dari bonus demografi diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-2035, yang tentu bisa menjadi beban berat kepada negara. Dan menyumbangkan kesulitan dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, diketahui pada tahun 2014 sebesar 37%, tahun 2021 pada angka 24% dan pada tahun 2022 masih pada angka 21%, sedangkan target pencapian adalah 2024 harus berada di bawah 14%.
Dimana dari indek angka stunting terdapat 23% penyumbang angka terbesar adalah bayi yang belum lahir atau masih dalam kandungan. Maka pelayanan Kepala Daerah dan BKKBN terhadap ibu hamil perlu mengingatkan terus akan pentingnya gizi, bahaya anemia, menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting dimulai ketika bayi masih dalam kandungan.
Sedangkan jumlah anak pada usia 0 sampai 23 bulan atau 2 tahun, menjadi 37% penyumbang terjadinya stunting. Dan jelas akan lebih sulit penyelesaiannya. Pemahaman kepada kaum ibu akan bahaya pemberian intervensi berupa makanan ultra proses, seperti biskuit, bubur instan, jangan lagi dilakukan pada anak usia dini. Yang seharusnya diberi makanan protein hewani yang tinggi zat besinya, seperti hati ayam, telur, ikan teri nasi, atau makanan alami lainnya yang jauh lebih baik.
Peran daripada Puskesmas, Posyandu sangat besar dalam membantu para calon ibu, untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. (Ihsan)
