JPPOS.ID – Medan – Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat jaring pengaman sosial kembali ditegaskan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui peluncuran program Upgrade New Empowering Kepala Lingkungan dan OPD bersama BPJS Ketenagakerjaan, di Hotel Grand Central, Rabu (25/2/2026). Program ini dinilai strategis karena memberikan perlindungan bagi pekerja informal sekaligus mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan kerja sama pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah konkret dalam menjamin perlindungan sosial masyarakat, bukan sekadar program administratif.
Ia menjelaskan, manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup pembiayaan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga beasiswa pendidikan anak peserta sampai perguruan tinggi, dengan syarat kepesertaan minimal tiga tahun. Menurutnya, perlindungan ini penting untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas apabila kepala keluarga mengalami musibah tanpa jaminan sosial.
Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya setiap kepala lingkungan ditargetkan mendaftarkan 25 peserta. Hingga 24 Februari 2026, dari target 50.025 peserta, sebanyak 40.435 orang telah terdaftar atau mencapai 80,83 persen dari total 2.001 lingkungan. Bahkan, beberapa kepala lingkungan berhasil mendaftarkan hingga 300 peserta.
Ke depan, Pemerintah Kota Medan akan meningkatkan target menjadi 50 peserta per kepala lingkungan guna memperluas cakupan perlindungan pekerja informal.
Rico Waas juga menyampaikan hasil diskusinya dengan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara, I Nyoman Swarjaya, yang memastikan biaya perawatan akibat kecelakaan kerja dapat ditanggung penuh sesuai ketentuan tanpa batas nominal.
Selain peluncuran program, Wali Kota Medan turut menyerahkan secara simbolis beasiswa pendidikan dan santunan kepada ahli waris peserta. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.915 warga telah menerima manfaat beasiswa dari program BPJS Ketenagakerjaan. Rico Waas menegaskan keberlanjutan program ini menjadi prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perlindungan sosial. (JPP/RT)
