JPPOS.ID | PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan sambutan Pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalbar Tahun 2021 dengan membawa tema “Akselerasi dan Elaborasi Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat Masyarakat Kalbar”, serta penyerahan sertifikat redistribusi tanah Kabupaten Kapuas Hulu dan sertifikat hak pakai tanah instansi Pemerintah Provinsi Kalbar yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN Provinsi Kalbar.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dr. Surya Tjandra, S.H., L.L.M., Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Alue Dohong, MSc., PhD., Kakanwil BPN Kalbar, Ery Suwondo, Direktur Utama Bank Kalbar, Samsir Ismail serta Bupati/Walikota se-Kalbar dan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar terkait.
Seperti diketahui Presiden RI telah menetapkan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai agenda prioritas nasional. Kebijakan ini sebagai langkah untuk memberikan akses legal kepada masyarakat terhadap hutan dan lahan.
Dalam sambutannya Gubernur Kalbar mengatakan penyerahan sertifikat lahan menjadi salah satu program pemerintah yang dianggap berhasil dalam waktu 6 tahun ini.
“Pekerjaan ini tidak gampang tapi bisa sukses. Mungkin sudah lebih dari 60% lahan sudah disertifikasi dan ini bukanlah hal yang gampang dalam kurun waktu 6 tahun,” katanya di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (24/6/2021).
Dia mengapresiasi Reforma Agraria yang sudah menerbitkan sertifikat jauh lebih banyak dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dia juga mengapresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah berperan dalam redistribusi lahan, hingga masyarakat mendapatkan hak yang sama.
“Saya sangat mendukung Kementerian LHK dalam hal redistribusi lahan ini untuk kepentingan masyarakat banyak, karena selama ini lahan cenderung dikuasai korporasi besar yang cukup kuat dan sangat luas, hingga masyarakat justru seperti menumpang di kawasan tersebut.” Ujar H. Sutarmidji.
Gubernur Kalbar meyakini redistribusi lahan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalbar seperti dapat mengatasi kemiskinan dan memperluas akses kredit/pinjaman untuk rakyat.
“Sesuai dengan tema hari ini Kesejahteraan Masyarakat Kalbar, ATR/BPN sudah memberikan akses permodalan bagi masyarakat ke perbankan sehingga industri-industri dapat berkembang terutama industri rumah tangga,” jelasnya.
Sementara itu, Wamen ATR/BPN mengatakan Kalbar mempunyai banyak potensi seperti potensi untuk pengembangan kawasan baru yang merupakan hasil dari kawasan pelepasan hutan.
“Kita butuh dukungan dari Pemda serta dari Kementrian LHK, kita coba borong percepatan kampung-kampung tua atau desa-desa lama yang sudah tidak menjadi kawasan hutan agar segera dilepaskan sesuai arahan Presiden,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa redistribusi Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar merupakan yang terbaik di Indonesia.
“Redistribusi di Kabupaten Kapuas Hulu termasuk yang terbaik di Indonesia dikarenakan mereka berkomitmen dalam bekerja sesuai dengan hati,” ucapnya.
Masih ditempat yang sama, Kakanwil BPN Kalbar mengungkapkan potensi yang ada di Kalbar sangat luar biasa, tinggal bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin apabila kita sungguh-sungguh mengelola sumber daya alam dengan baik, maka masyarakat di Kalbar ini akan lebih sejahtera. Desa membangun atau mandiri akan menjadi semakin banyak,” tutup Ery Suwondo. (Tyo)
Adpim ProvKalbar
