JPPOS.ID | PONTIANAK – Sejumlah pengurus Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar pada Senin 27 September 2021.
Kedatangan BPM Kalbar ke aparat penegak hukum tersebut adalah untuk bersiraturahmi sekaligus melakukan audensi terkait kasus korupsi di wilayah Kalimantan Barat.
Ketua Umum BPM Kalbar Gusti Edi beserta rombongan yang datang ke gedung Kejati diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi S.H, M.H.
Kejati Kalbar Dr. Masyhudi S.H, M.H mengucapkan terima kasih kepada Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar menyambut baik kedatangan rombongan BPM ke gedung Kejati Kalbar.
“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada BPM yang selama ini telah berbuat yang terbaik di wilayah Kalbar, khususnya dalam rangka menjaga situasi kondusif serta membantu warga untuk memberikan kenyamanan untuk meningkatkan perekonomian menuju kesejahteraan,” ucapnya.
Masyhudi berharap agar apa yang telah dilakukan oleh BPM menjadi amal, dan tentunya masyarakat Kalbar harus mendukung aksi BPM sehinga keadilan bagi masyarakat dapat dirasakan.
“Saya berharap nantinya BPM Kalbar bisa menjadi fasilitator bagi Kejati Kalbar untuk kegiatan edukasi warga terkait masalah hukum, karena semua warga harus mengetahui tentang hukum sehingga dalam aktivitas kesehariannya tidak keluar dari koridor hukum yang ada,” harapnya.
Pangdam XII/ Tanjungpura, Mayjen TNI Nur Rahmad yang kebetulan hadir digedung Kejati Kalbar mendukung aksi kemasyarakatan yang dilakukan BPM yang tentunya segala bentuk kegiatannya sesuai dengan AD/ART serta tidak keluar dari Pancasila dan UUD 1945.
“Saya minta BPM Kalbar berjalan sesuai dengan platformnya dan harus selalu ada semangat kebangsaan yang tinggi,” pungkasnya.
Dihadapan Kejati dan Pangdam, Ketum BPM Kalbar, Gusti Edi menyebutkan jika kedatangan dirinya dan rombongan adalah untuk bersitraturahmi sekaligus mempertanyakan kasus-kasus korupsi yang selama ini sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan, khususnya kasus Navagasi yang saat ini masih berjalan ditempat.
“Dan saya meminta Kejati Kalbar tidak mencoba bermain-main dengan kasus korupsi yang ditangani sekarang ini, karena tidak ada Koruptor yang kebal hukum bagi bagi kami di Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat,” tegasnya.
Edi meminta kepada kedua penegak hukum yaitu khususnya Kejati Kalbar dan Polda Kaliamntan Barat, dan BPM tidak sungkan-sungkan menurunkan massa untuk melakukan aksi di jalan untuk menyuarakan kasus korupsi yang sedang ditangani saat ini.
Diakuinya BPM adalah sebuah Ormas melayu, namun dalam aksinya tetap mengedepankan Pancasila, dan sama sekali tidak membawa nama kelompok, suku, maupun agama, karena didalam kepengurusan BPM diisi oleh berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia.
“Kami juga meminta agar pihak Kejati mengingatkan BPM Kalbar jika dalam aksinya nanti ada terkesan keluar dari koridor hukum yang ada di Indonesia,” pintanya.
